LMPI Sulsel Nilai Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Tidak Transparan

oleh
Laskar Merah Putih Indonesia ( LMPI ) Sulsel

MAKASSAR,SUARALIDIK.com — Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Sulawesi Selatan menilai kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar tidak transparan menjawab klarifikasi atas pengaduan dari beberapa pengusaha atau kontraktor lokal di Makassar yang di gugurkan dalam proyek pengadaan Tahun Anggaran 2017 dengan memenangkan kontraktor asal Jakarta.

Laskar Merah Putih Indonesia ( LMPI ) Sulsel

Ketua LMPI Sulsel, Andi Nur Alim mengatakan pihaknya telah menerima surat balasan klarifikasi dari kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dengan nomor um-002/233/22/op.mks-17 yang di tandatangani oleh kepala kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Rahmatullah pada 13 juni 2017 dalam jawaban klarifikasi tersebut terkesan tidak transparan.

Andi Nur Alim menegaskan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam balasan klarifikasi tersebut tidak melampirkan hasil pemeriksaan data kualifikasi masing-masing rekanan perusahaan yang dimenangkan asal Jakarta dan ada indikasi rekanan pemenang tender tidak di berlakukan sama dengan rekanan lainnya dalam hal pemeriksaan dan klarifikasi kualifikasi perusahaan sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta aturan-aturan perubahannya.

Para kontraktor ini mengadukan nasibnya lantaran tidak lagi mendapatkan pekerjaan dari pihak Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan terkesan membangun jaringan baru yang menopoli proyek dengan mengakomodir pengusaha dari Jakarta. Diantaranya, PT. Abdi Nusa Kreasi beralamat di Ruko Grand Pasar Minggu Raya Jakarta, PT Tambora Setia Jaya DI Jalan KH. Abdullah Syafei Jakarta, PT. Danu Reksa Sarana Cipta beralamat di Jalan Tebet Raya Jakarta dan PT Arenco Centra di Jalan Kramat Pulo, keempat kontraktor asal Jakarta ini mengerjakan proyek dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan dengan angggaran masing-masing kurang lebih Rp 600 juta.

Rencananya LMPI Sulsel akan melaporkan masalah tender proyek ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar dan Ombudsman Sulsel serta ke Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. (DJY)