Luar Biasa Bupati Boltim, Dapat Dukungan Kemendagri Dan Komisi II DPR-RI Soal BMR

oleh

Suaralidik.com, – Kerja Keras Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehand Landjar SH yang di daulatkan sebagai Ketua Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (Forkomnas PPCDOB) untuk mewujudkan provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini terjadi saat melaksanakan audience dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (12/03/18) kemarin.

Sorakan 314 perwakilan dari Forkomnas PPCDOB se-Indonesia, mendapat perhatian dari Kemendagri dan dukungan Komisi II DPR- RI yang turut serta memperjuangkan usulan sebagaimana manifesto politik yang ditandatangani, Sehan Landjar SH, selaku Ketua setelah dibacakan sebelumnya.

Seperti apa yang diamanatkan oleh Undang – Undang 23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 31 sampai dengan 43, menjelaskan bahwa selambatnya 2 Tahun sejak disahkannya UU di maksud, maka Pemerintah harus segera menindaklanjuti usulan pembentukan CDOB sesuai aturan berlaku.

Namun, menurut Sehan sampai saat ini Pemerintah, lewat Mendagri Tjahja Kumulo belum mau menindaklanjutinya dengan dua alasan, diantaranya kemampuan keuangan Negara dan banyak DOB hasil pemekaran sampai Tahun 2008 yang gagal, atau tidak ada kemajuan.

suasana foto bersama

“Hal ini tentunya merupakan alasan klasik, yang sulit untuk diterima, karena berkaitan kemampuan keuangan Negara bahwa CDOB belum membutuhkan transfer dari APBN, tapi dibiayai oleh Daerah induk secara proporsional, sesuai dengan jumlah anggaran yang di peruntukkan pada wilayah yang di mekarkan dalam pembahasan Pemda dan DPRD,” kata Sehan.

Lanjutnya, dan jika ada biaya susulan lainnya itu tidak seberapa besar, jauh lebih besar perbandingannya dengan dana yang diberikan pemerintah kepada beberapa BUMN yang setiap tahunnya mengalami kerugian serta hanya menjadi beban APBN, tegas orang nomor satu di Boltim itu.

Sehan menilai dalam hal ini, banyak daerah baru yang gagal dan sampai saat ini pemerintah pusat lebih tepat Kemendagri tidak dapat membuktikan daerah mana yang di katakan gagal.

Sebab sudah jelas dalam aturan, bahwa DOB yang gagal harus kembali ke Daerah induk, dan sampai saat ini tidak ada DOB yang digabung lagi dengan induk, bebernya.

Ia menambahkan, berdasarkan kajian Forkomnas PPCDOB dan Komisi 2 DPR RI dalam pertemuan tersebut, bahwa alasan pemerintah sangat tidak relevan dengan kenyatannya.

“Tentu ini tidak sesuai fakta, maka dengan kesepakatan Komisi II DPR RI, secepatnya akan mengundang Mendagri, DPD RI, dan Forkomnas dalam rapat dengar pendapat, yang InsyaAllah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” tukasnya.

Untuk itu, Sehan mendesak agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan CDOB, yang telah memenuhi persyaratan sesuai aturan berlaku.

“Saya berharap kepada semua elemen masyarakat, baik BMR, Kota Langowan, Kota Tahuna dan kabupaten Talaut Selatan, agar turut berpartisipasi aktif dalam meperjuangkan terbentuknya CDOB yang telah kita usulkan.

Hal ini sangat – sangat penting, guna terwujudnya harapan kita bersama,” tutup Sehan, yang juga Ketua DPW PAN Sulut itu.(Kemal).