Manajemen Angkutan Sewa Bandara DJalaluddin Gorontalo Dikeluhkan

oleh -

Suaralidik.com, Gorontalo – Bandara Jalaluddin Gorontalo hingga kini masi terdapat masalah terkait Angkutan Sewa Khusus yang mengatur tentang taksi daring yang belum memiliki izin tapi tetap  beroperasi.

Aturan tentang angkutan sewa khusus yang mengatur  taksi daring di lingkungan Bandara Jalaluddin harus memiliki izin dan bernaung dibawah Koperasi sebagai mana di atur peraturan menteri perhubungan pasal 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Angkutan Sewa.

Namun kenyataannya, saat ini didalam lingkungan bandara Jalaluddin Gorontalo memiliki dua Koperasi yaitu, Koperasi Tranfortasi Angkasa Gorontalo, Dan Koperasi Pegawai Jalaludin yang saat ini manajemennya masih dikeluhkan.

Untuk Koperasi Transfortasi Angkasa Gorontalo memiliki  kurang lebih 68 anggota, dan Koperasi Pegawai Jalaludin memiliki memiliki kurang lebih 44 Anggota.

Dalam kepemilikan izin, Koperasi Tranfortasi Angkasa Gorontalo sudah memiliki izin, namum Koperasi Pegawai Jalaludin yang informasinya belum memiliki izin hingga kini tetap beroperasi.

Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial antara pemilik Koperasi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota Koperasi Transfortasi Angkasa Gorontalo yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, pihaknya selalu ditekan bahwa koperasi Tranformasi Angkasa Gorontalo harus melakukan izin dan harus ikut regulasi yang ada.

“Kita langsung adakan izin, tapi disisi lain, mengapa koperasi pegawai Jalaluddin tidak memiliki izin, dan tidak ada tindakan dari pihak Bandara Jalaluddin untuk menindaki hal itu,” kata salah satu anggota Koperasi Tranfortasi Angkasa Gorontalo kepada wartawan saat di temui, Jum’at (24/05/2019)

Dengan hal tersebut, ia mengatakan seharusnya yang tidak memiliki izin, tidak bisa beroperasi di lingkungan bandara Jalaluddin Gorontalo, karena itu regulasi yang dibuat dalam Peraturan Mentri nomor 118 tahun 2018.

“Sementara mereka yang tidak memiliki izin, namun sampai saat ini mereka masih beroperasi juga, dan pihak Bandara Jalaluddin Gorontalo tidak tindakan apapun,” Jelasnya

Dengan pihak bandara yang tidak memiliki tindakan, ia menambahkan pihaknya seakan-akan di anak tirikan di lingkungan bandara Jalaluddin Gorontalo  itu.

“Kita sudah beberapa kali mengajukan permasalahan ini ke pihak bandara, karena jangan sampai antar dua koperasi akan konflik, tapi pihak bandara sampai hari ini tidak pernah ada tindakan dan memberikan solusi mengenai masalah ini,” ungkapnya

Sementara itu, Kepada BPUD Jalaluddin Gorontalo, Kolonel. Power A. Sihaloho ketika di konfirmasi mengatakan bahwa memang seluruh usaha yang berada di lingkungan bandara itu harus berbadan hukum

“Tidak ada yang terkecuali, apalagi itu rental harus berbadan hukum, minimal BUMD, BUMN atau Koperasi,”

Terkait dengan masalah yang keluhkan, Power A. Sihaloho menjelaskan bulan ini masi pulang puasa, jadi nanti akan diproses.

“belum mengurus izin habis lebaran akan saya tertibkan,” tutupnya.(***ndi)