Lidik Bulukumba – Masyarakat dusun masagena Desa Tanah harapan Kecamatan Rilau Ale Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan, Menanti keadilan dari PTUN, Salah satu yang mewakili penggugat melawan tergugat Balai Benih palawija pertanian Muh.Tahir Bin Semmaila bersama dengan mantan kepala desa H. Marsude Dannu, selaku saksi penggugat pada sidang bulan lalu( 31/01/ 2017) pada pukul 09.30 pagi.
Penggugat bersama dengan saksi lainya, Termasuk Nurdin Jama Selaku saksi penggugat membenarkan dalam kesaksiannya, bahwa tanah yang diklaim oleh BBI adalah Tanah turun temurung dari Nenek ke Anak dan Cucu,” ucap Nurdin selaku saksi penggugat melawan dinas pertanian Bulukumba
Senada dengan saksi kedua yakni mantan kepala desa tanah harapan selama 2 Priode itu membenarkan bahwa tanah yang diklaim pertanian adalah Tanah masyarakat seperti yang dijelaskan Nurdin. Serta bukti nyata yang terlihat dari lokasi tanah, bahwa adanya kuburan pada objek, sekitar 50 kuburan dan juga pohon besar yang ditanam oleh nenek moyang penggugat, didalam lokasi tanah milik masyarakat Tersebut
Lanjut Marsude Dannu, bahwa tanah yang diklaim balai benih palawija Statusnya pinjam pake pada tahun 1962 dan digarap mulai pada tahun 1964 dengan alasan Pembibitan, tetapi PT. Megatani menanam tembako, kemudian pada tahun 1966 PT. Megatani memperbaharui komitmen dan menambah luas lahan tersebut, awalnya hanya 2 Ha 40 Are, menjadi 62 Hektar.
Menurut Marsude bahwa pada tahun 1923 Bapak Banggulung dilantik jadi kepala kampung, sampai pada tahun 1943. setelah berakhir masa jabatannya, digantikan oleh anaknya sendiri Bapak Kepala Dannu Bin Banggulung yanv dilantik pada tahun 1943 sampai berakhir pada tahun 1971.
Lalu Tanah tersebut beralih pada Anaknya sendiri H. Marsude bin Dannu pada tahun 1971 sampai pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1986 kembali Marsude duduki jabatan sebagai kepala Dusun sampai 2001. dan terakhir jabatannya terpilih kembali jadi kepala desa mulai 2001 sampai 2013.
Sangat jelas bahwa tanah yang diklaim oleh pertanian adalah Tanah masyarakat termasuk tanah nenek saya, yang diamanahkan oleh kepala Banggulung semasa hidupnya, tanah tersebut adalah hanya pinjam pake, karena saat itu tanah milik masyarakat tidak di ganti rugi oleh PT. MEGATANI.”katanya.
Ditempat terpisah kuasa Hukum penggugat Abd. Hakim Jho membenarkan penggugat bahwa kuat Dugaan kalau Tanah tersebut adalah Tanah milik masyarakat. Pasalnya pihak pertanian dan pihak pertanahan tidak mampu memperlihatkan Warkah atau bukti Dokumen yang diajukan oleh pertanian
Sehingga lahir Sertifikat yang diduga Sertifikat itu Palsu, disamping itu Pihak pertanian meminta untuk pengembalian batas melalui persuratan yang diajukan melalui pengadilan tata usaha Negara, pada sidang Senin 13/02/ minggu lalu,”ucap Hakim Jho saat dikonfirmasi lewat Via selularnya, Minggu 19/02/2017
Rep : Bur
Editor : Adhe
Tinggalkan Balasan
