Memanas! Kisruh Royalti Dua Daerah Tak Kunjung Usai Di Bolmong

oleh

Bolmong, SUARALIDIK.COM, – Kisruh Pembagian Royalti J-Resources (JRBM) antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) semakin meruncing dan memanas.

“Herson Mayulu Berbohong”. Demikian kutipan dari pemberitaan sebelumnya dan ketika awak media suaralidik.com mewawancarai Kamran Muchtar Podomi, ST di Kantor DPRD Bolmong, Lolak Menanggapi perkembangan yang ada mengenai kisruh pembagian Royalti untuk pemkab Bolmong dan pemkab Bolsel, Kamran Muchtar menyatakan dengan terang bahwa Herson Mayulu telah berbohong kepada masyarakatnya sendiri.

Dalam rilis pemberitaan di media online tersebut, dia (Herson) mengatakan bahwa bolsel akan menerima 44 milyard dari pembagian royalti JRBM, angka itu tidak akan pernah ketemu jika mengacu ke Surat Kepala Biro Keuangan nomor 9088/84/SJK.1/2017 tertanggal 07 november 2017, ujar Kamran

Lanjutnya lagi bahwa Jika tidak ingin dikatakan berbohong silahkan ia mengklarifikasi sendiri darimana perhitungannya sehingga mencapai angka 44 milyard tersebut, ungkapnya dengan nada tegas.

Diperjelas lagi bahwa jangan hanya karena ada kepentingan politik lantas menghalalkan segala cara termasuk berbohong kepada masyarakatnya, ini cara-cara yang keji, tegas Kamran

Sementara itu ditempat terpisah lewat Kasubag Hukum dan HAM Setda Bolaang Mongondow, Muh. Triasmara Akub, SH, MH menyatakan bahwa saat ini kami masih terus melakukan telaah Hukum secara komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi tentang pembagian Royalti terkhusus kepada kedua daerah tersebut, beber Triasmara Akub

“Ya kami sedang melakukan telaah hukum secara komprehensif mengenai permasalahan pembagian Royalti tersebut dan telah menemukan beberapa permasalahan termasuk surat nomor: 9088/84/SJK.1/2017 yang dikeluarkan oleh kepala Biro Keuangan KESDM tanggal 07 November 2017”.

Hasil telaah hukum secara komprehensif tersebut nantinya sebagai bahan masukan kepada Bupati Bolaang Mongondow untuk menentukan langkah hukum apa yang akan ditempuh.

Disinggung mengenai langkah apa yang akan diambil menurutnya tergantung hasil akhir telaah hukum yang berlangsung, dan tentunya apa sikap dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri, tentunya mereka punya argumentasi sendiri yang perlu dihormati begitupun sebaliknya.

Terakhir ia menutup pembicaraan bahwa beberapa strategi tidak boleh dulu diumbar, ada saatnya itu dikeluarkan disaat tepat dan tempat yang tepat pula, tutup Triasmara Akub. (is/kemal).