Mencegah Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Proyek, Puluhan Kontraktor, PPK, Pengawas Ikuti Sosialisasi

oleh
pelanggaran hukum
Puluhan PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas mengikuti sosialisasi diruang madani kantor bupati gorontalo jumat (7/9)

Gorontalo, suaralidik.com – Untuk Mencegah pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek yang ada di kabupaten gorontalo, Pemda gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) mengumpulkan puluhan PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas untuk mengikuti sosialisasi.

Kegiatan sosialisi ini diadakan di ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo, Jumat 07/09/2018,yang menjadi pemateri Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Dr. Supriyanto, SH, MH.dan dihadiri assisten II sekda Asrin Tuna serata kepala dinas PUPR Doni Lahati.

Kejari limboto Dr. Supriyanto, SH, MH usai kegiatan kepada awak media mengatakan,pihaknya telah memberikan warning kepada seluruh kontraktor agar melaksanakan proyek sesuai dengan peraturan yang ada.

“Melalui forum ini saya telah memberikan peringatan atau warning kepada seluruh jajaran pengelola proyek, agar melaksanakan kegiatan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan kontrak dan regulasi, jangan sampai di kemudian hari menimbulkan masalah,” tegas Supriyanto.

Dari forum ini pula dirinya banyak menyampaikan tips-tips para pengelola proyek agar terhindar dari permasalahan hukum dan pekerjaan proyek dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tertib administrasi.

“Kalau ke empat ini sudah dilaksakan oleh semua pengelola kegiatan, saya yakin akhirnya mereka akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sukses dan selamat,” ujar kejari

Pihaknya juga menjelaskan beberapa proses untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum saat melaksanakan pekerjaan proyek.

“Proses pencegahan yang kita lakukan ada dua mekanisme yang pertama pemdampingan oleh tim TP4D. kami akan kawal proyek-proyek prioritas setiap tahapan pekerjaan, dan kita siap mengawal sepanjang pihak pengelola meminta kami untuk mengawal dan akan mencarikan solusi setiap ada kendala,” tutur Supriyanto.

Adapun pekerjaan yang tidak dikawal oleh tim TP4D, pihaknya membuka diri kepada para pelaku pekerjaan proyek datang ke kantor kejaksaan untuk berkonsultasi dan meminta pendapat hukum.

“Kami membuka diri bagi para pelaku pekerja proyek untuk berkonsultasi terkait proyek yang dikerjakan tampa dikawal oleh tim TP4D.”tutup Dr. Supriyanto, SH, MH.(***RDJ).