Mendadak, Urin Pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo Diperiksa BNN

oleh

Petugas BNN Kabupaten Gorontalo saat melakukan pemeriksaan urin pegawai PDAM kabgor,(foto istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gorontalo secara mendadak melakukan tes urin terhadap pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabgor pada senin 22/10/2018.

Sayang dalam kegitan ini Direktur PDAM Raden Noho Sahi luput dari pemeriksaan karena masih berada di luar daerah, dan dari total 45 orang pegawai sedikitnya 29 orang mengikuti tes urine, sementara yang 16 orang lainnya tak sempat karena sedang berada di lapangan.

Kepada awak media Kepala Bagian SPI Tomi Said mengatakan, pemeriksaan urin ini dilakukan secara mendadak oleh BNN.

“Untuk pemeriksaan kami tidak mengetahuinya karena ini dadakan, sehingga kalau dilihat tidak semua yang hadir karena memang tidak tahu sama sekali kalau hari ini akan ada tes urin oleh BNN,” jelas Tomi.

Pihaknya mengakui hal ini sudah yang kedua kalinya dilaksanakan di lingkup PDAM Kabgor, yang awalnya dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

“Seharusnya sesuai data 45 orang yang akan melakukan tes urin, namun yang hadir hanya 29 orang , sisanya akan menyusul termasuk direktur yang saat ini masih berada di luar kota,” terang Kabag SPI.

Dengan adanya pemeriksaan tes urin ini pihaknya merasa terbantukan untuk mengetahui pegawai yang merupakan ‘pemakai’ atau tidak barang haram tersebut. Dan bila dalam pemeriksaan ada pegawai terbukti maupun positif pemakai, maka orang tersebut akan diberhentikan oleh pihak manejemen secara tidak terhormat.

“Manajemen sudah meberikan ultimatum jika ketahuan pada saat dilakukan tes urine sebagai penggina, maka langsung kita berhentikan dengan tidak hormat,” tegas Topi Sait

Di tempat yang sama Kepala BNN Kabgor Mohammad Alamri mengatakan, tes urine ini merupakan upaya dari Pemerintah dan BNN Kabupaten Gorontalo yang merujuk pada UU dan Peraturan Presiden No 35 tahun 2009.

“Kami merujuk pada UU No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan Perpres No. 23 Tahun 2010, Peraturan Kepala BNN dan Peraturan BNN Nasional. Sementara untuk hasil pemeriksaan kami belum bisa beberkan saat ini, mengingat ini merupaka. Ranah antara pimpinan dan selanjutnya akan disampaikan kepada uang bersangkutan,” ujar Mohammad.

Pihaknya juga mengingatkan, bila kedapatan ada pegawai yang postif sebagai pengguna narkoba maka tidak segan-segan akan memvonis hukuman kepada pegawai tersebut.

“Hukuman ASN itu bertahap, dari teguran lisan, maupun tertulis, penundaan kenaikan pangkat maupun pangkat diturunkan, bahkan pemecatan, namun kita tidak serta merta memvonis, dan ini rencananya akan dilakukan diseluruh instansi yang ada dilabupaten gorontalo, tampa pandang bulu, siapa saja akan dilakukan tes urin,”tutup Mohammad Alamri,(***Rollink).