Menjaga Pilkada Demokratis

oleh
Marwan Mas (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar)
Marwan Mas (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar)
                                                             Marwan Mas
                      (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar)

Hari ini 24 Oktober 2016 adalah hari penetapan 101 pasangan calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sebagai calon tetap oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Salah satu pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang paling menyerap perhatian publik adalah pemilihan Gubernur Jakarta yang dianggap sebagai “pilkada rasa pilpres (pemilihan presiden)”.

Setidaknya ada alasan pembenaran atas istilah itu, antara lain kaarena Jakarta merupakan Ibukota Negara, juga gubernur terpilih dapat saja ikut pemilihan presiden tahun 2019 seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini tiga bakal calon sudah ditetapkan oleh KPUD Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot S Hidayat selaku pasangan petahana. Juga Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, dan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murti.

Dari ketiga pasangan calon itu juga bertarung tokoh dan elite politik ternama. Misalnya, etua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pilkada Jakarta juga tidak persisi sama di daerah lain karena harus ada putaran kedua.

Untuk menentukan kemenangan pasangan calon, itu diatur pada Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pengawasan Progresif

Kita ingin rakyat pemilih di daerah diberi pilihan yang luas, tetapi calon yang diajukan partai politik, termasuk calon perseorangan (independen) harus memiliki track record dan integritas yang baik. Bukan calon yang pernah menjalani pidana lebih dari lima tahun sesuai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, apalagi kejahatan yang dilakukan itu korupsi, narkoba, teroris, atau pelecehaan seksual.

Demokrasi dalam pilkada hanya bisa terjaga, antara lain apabila calon kepala daerah yang diajukan betul-betul bersih dari persoalan hukum. Bebas dari potensi melakukan politik uang dengan beragam modus operandi, mengintimidasi pemilih, atau kongkalikong dengan penyelenggara di tingkat TPS, Desa, dan Kecamatan untuk mencuri suara rakyat yang memilih calon lain. Ini salah satu modus yang selalu terjadi pada hampir setiap pilkada yang belum mampu sepenuhnya dicegah dan diberantas secara tuntas.

Memilih pemimpin daerah yang punya kompetensi, berintegritas, dan tidak bermental korup tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejarah pemilu di Republik ini sudah membuktikan bahwa persoalan kecurangan dan politik uang selalu menghantui pencapaian demokrasi yang sesungguhnya. Itu salah satu kelemahan “demokrasi langsung (demokrasi liberal)” lantaran semua peserta hanya berburu kemenangan dengan beragam cara yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan etika berdemokrasi.

Kita belum mampu menyelenggarakan pemilu yang betul-betul demokratis dengan bertumpu pada enam aspek utama penyelenggaraan pemilu dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945, yaitu “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”. Asas ini merupakan landasan utama penyelenggaraan pemilihan umum yang diharapkan menjadi acuan penyelenggara, pemerintah, dan peserta pilkada.

Pilkada serentak gelombang kedua harus diawasi dengan baik dan progresif. Maka itu, perlu mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merilis Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2017. IKP merupakan identifikasi potensi pelanggaran pilkada dalam bentuk skoring numerik (indeksasi). Ia dimaksudkan agar memudahkan interpretasi data kualitatif menjadi lebih terukur secara kuantitatif.

IKP 2017 Bawaslu menyebut 3 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu Papua Barat, Aceh, dan Banten. Untuk kabupaten/kota ada 4 dengan tingkat kerawanan tinggi, yaitu Tolikara, Intan Jaya, Nduga, dan Lanny Jaya. Bahkan 44 daerah masuk kategori sedang dan 50 lainnya berkategori rendah. Itulah sebabnya pengawasan progresif harus diintensifkan, tetapi bukan hanya diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara. Semua stakeholders pilkada juga harus bergerak seperti pemerintah daerah, kandidat, tim sukses, aparat keamanan, dan rakyat secara luas.

Setelah Pilkada.

Apa yang publik harapkan setelah pilkada usai dan terpilih pemimpin daerah? Inilah yang yang menjadi kunci pilkada yang perlu diawasi. Setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka harapan rakyat adalah membangun daerah sesuai arah pembangunan yang digagas. Semua konflik kepentingan diakhiri secara bermartabat, tidak ada lagi kelompok pendukung yang acapkali merusak suasana awal pemerintahan kepala daerah. Terutama karena ada tim kampanye yang merasa berjasa ingin mendapat balas budi.

Seharusnya tidak ada lagi perbedaan kepentingan, karena kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat secara bersama. Kalau selama pertarungan atau konflik gagasan dalam pilkada ada gesekan, maka setelah dilantik hanya visi-misi dan program kerja yang harus diimplmentasi sesuai harapan rakyat. Saat itu semua komponen masyarakat menyatukan persepsi untuk membangun daerah dan menyejahterakan kehidupan rakyat.

Mengagas sportivitas melalui “siap kalah, siap menang” tidak boleh hanya slogan. Jika pun ada yang merasa tidak adil dalam pemungutan suara dan penghitungan suara, hukum menyiapkan penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi. Bukan turun ke jalan, apalagi melakukan aksi anarkis dengan membakar kantor KPUD atau Panitia Pengawas. Realitas itu menggambarkan bahwa kemenangan politik bukan segala-galanya. Harus kembali menyatukan persepsi karena kemenangan dan kekalahan hanyalah konsekuensi dari sebuah perhelatan demokrasi.

Tentu tidak mudah, apalagi kalah dalam pilkada dengan mengeluarkan banyak biaya pribadi atau bantuan sponsor, tidak akan mudah dilupakan. Maka itu, dibutuhkan partisipasi dan kesadaran kemanusiaan yang tinggi bahwa pada hakikatnya proses demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat. Tujuan sebenarnya adalah membangun masyarakat, membangun daerah, dan menegakkan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

Menerima kekalahan bagi yang kalah, kemudian yang menang merangkul yang kalah dan secara bersama membangun daerah, merupakan sikap negarawan yang selama ini semakin menipis. Kita ingin semua elite di daerah bersatu membanguan “persatuan dan kesatuan” menuju Indonesia yang lebih baik. Kita harus menjaga negeri ini sebagai negeri demokratis, bukan selalu jadi bahan olok-olokan negeri lain sebagai negeri tercurang dalam menyelenggarakan pemilu. Setelah pilkada selesai, hanya satu semboyan yang harus digaungkan, yaitu “memajukan kesejahteraan rakyat”.(*)

Makassar 24 Oktober 2016

REDAKSI ; suaralidik.com-andi awal