Menuai Kritik, Dana Desa Turungan Baji Kabupaten Sinjai Timbulkan Pertanyaan Besar

oleh
Kantor desa

SUARALIDIK.COM, Sinjai – Prinsip Desa Membangun adalah salah satu upaya pemerintah pusat untuk membangun hingga di pelosok Desa. Olehnya itu bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terbilang sangat besar adalah bukti komitmen yang direalisasikan.

Kantor desa Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kab. Sinjai.

Tetapi, hal tersebut juga berpotensi penyalah gunaan, atau tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Seperti yang terjadi di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kab. Sinjai.

Beredar dugaan tentang penggunaan dana ADD yang tidak transparan dan partisipatif, sehingga menuai kritikan dari masyarakat. Diketahui bahwa sudah masuk dana ADD dari Pemerintah, tapi perancangan dan rencana tentang penyaluran dana Desa yang tepat sasaran tidak melibatkan seluruh elemen penting masyarakat.

Bukan hanya itu, bahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkesan sepihak dan tidak partisipatif. Tentu hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan tentang penggunaan ADD yang tidak tepat sasaran, apalagi kurang transparansi.

Menurut salah satu pengakuan tokoh masyarakat, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses perencanaan tentang apa yang mau dibangun di Desa.

Kita tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan apapun di Desa. Padahal menurut pemahaman saya, kalau semua yang dibangun di Desa itu harus partisipatif dan transparans seperti penyusunan RAB, RPJMDes dan lainnya. Tapi kita tidak pernah dilibatkan” Tegas tokoh masyarakat yang enggang dia sebut namanya. Pada,  Minggu (04/06/2017).

Kemudian ia menambahkan. “Saya rasa ini adalah bentuk kecurangan Pemerintah Desa, karena ini betentangan dengan Permendagri 113 Tahun 2014  Tentang Keuangan Desa, dimana Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, tidak hanya itu caranya jelas bertentangan dengan Permendesa No. 2 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 ayat 1 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang mengatakan bahwa perencanaan kegiatan, termasuk RAB yang melibatkan unsur masyarakat. Lugasnya.

Itulah yang membuktikan dan menguatkan unsur kecurigaan warga dan beberapa elemen masyarakat, apalagi ketika di pantau di Kantor Desa secara langsung oleh awak media, tidak ada papan informasi tentang pengelolaan ataupun sasaran dari realisasi ADD.

Sementara itu Bendahara Desa, Herman saat dikonfirmasi awak media terkait  penyusunan RAB dan transparansi dirinya membenarkan, kalau tidak melibatkan masyarakat.

Kami tidak melibatkan masyarakat soal RAB sebab itu Internal kami yang Hanya terkhusus bagi orang sudah terlatih (Sertfikasi) yang bisa terlibat.” Tuturnya.

Baca Juga 

Editor : Adhe