banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250

Milad I Bulukumba Accarita “Dua Tahun Defisit Anggaran APBD” Ini Liputannya

Milad pertama Bulukumba Accarita
Gambar - Milad I komunitas Group WA Bulukumba Accarita yang dirangkaikan dengan diskusi "Dua Tahun Defisit Anggaran APBD Berturut" bertempat di Warkop Mattoanging Bulukumba, Senin(04/06/2018)

Bulukumba, suaralidik.com – Milad Ke-I Komunitas Bulukumba Accarita menggelar Diskusi Publik dengan Tema “Wajah Bulukumba Kini : Dua Tahun Defisit Anggaran APBD Berturut”, pada Senin (04/06/2018) bertempat di Warkop Mattoanging Bulukumba.

Pembicara Kadis Keuangan Bulukumba Andi Mappiwali, Anggota Banggar DPRD Fahidin HDK, Sekretaris Bappeda Muh. Rivai, Ketua KIPP Ahmad Gazali dan Ketua Komisi Ekonomi Investasi KNPI Asdiwangsyah Bahar, dan dihadiri oleh Anggota Group WA Komunitas Bulukumba Accarita.

banner 728x250

Defisit anggaran yang terjadi di 2 tahun kepemimpinan Sukri – Tomy yang populer di sapa pasangan ST 15 cukup menyita perhatian Komunitas Bulukumba Accarita yang tergabung dalam Group Whatshapp (GWA) yang jumlah anggotanya 256 orang dan terdiri dari berbagai kalangan dan profesi, pejabat pemda, ASN, politisi, profesional, akademisi, dan aktifis.

Fahidin menegaskan bahwa pemerintah hendaknya melakukan perwncanaan penganggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta menghindari alokasi anggaran yang tidak mendesak.

Senada dengan itu Asdiwansyah Bahar berpandangan pemerintah daerah hendaknya melaksanakan program pembangunan yang telah disepakati sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan. Sehingga terjadi pembiayaan berimbang antara kegiatan prioritas dengan ketersediaan anggaran.

Mappiwali menjelaskan beberapa penyebab defisit anggaran karena pencapaian penerimaan tidak sesuai target pendapatan, PAD yang tidak mencapai target 100%. Kedua, pada tahun 2017 pencairan DAK hingga tahap ke IV beberapa OPD yang mengelola kegiatan tidak memenuhi kemajuan fisik hingga 60% atau tidak sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu dari total defisit 38 milyar, bertambah 1,8 milyar guna mensukseskan kegiatan pengarakan Api Asean Games.

Lanjut Mappiwali menawarkan solusi mengurangi defisit dengan efisiensi belanja pegawai, dan penjadwalan ulang program kegiatan pemerintah daerah. Termasuk menunda beberapa kegiatan OPD yang tidak masuk dalam RKPD 2018, dan banyak hal yang sementara dibenahi sehingga dapat meminimalisir defisit yang terjadi di tahun 2018.

Hal lain dijelaskan Mappiwali tentang prestasi pemerintah daerah dalam meraih WTP 7 kali berturut-turut.

Andi Mappiwali
Gambar – Andi Mappiwali Kadis / Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bulukumba

Ahmad Gazali berpandangan bahwa Bulukumba hendaknya mengkualifikasikan sumber PAD melalui sektor pengelolaan jasa, misalnya pajak rumah makan, perhotelan, retribusi parkir dan sebagainya. Dengan harapan pemerintah daerah bisa lebih berani mengoptimalkan kinerja dan menggali potensi pendapatan melalui usaha kreatif.

Dialog ini ditanggapi kritis oleh Akbar Admin GWA Komunitas Bulukumba Accarita, bahwa pemerintah terlalu boros dalam penganggaran yang tidak prioritas misalnya belanja perjalanan dinas pegawai dan DPRD, penganggaran belanja hibah kepada pihak ketiga, misalnya bantuan pembangunan gedung instansi vertikal yaitu Rehab Kantor Kajari, dan Aula Polres, sementara cenderung mengabaikan kebutuhan pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa.

Lebih lanjut Bagas dari Laskar Merah Putih mengkritisi manajemen kinerja OPD dalam melaksanakan optimalisasi pencapaian target PAD, menurutnya banyak ditemukan potensi kebocoran PAD akibat rendahnya pengawasan atas sektor pendapatan pemerintah daerah. Lebih lanjut Bagas berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan manajemen kinerja khususnya disektor pendapatan asli daerah.

Sumbangsih defisit terbesar menurut Abdul Rauf sebagai tokoh masyarakat adalah “gemuknya” OPD yang cukup menyita anggaran belanja daerah, berakibat pada besarnya belanja pegawai.

Diskusi yang dimulai pada pukul 20.00 Wita hingga 00.27 Wita dini hari, ini ditutup dengan beberapa catatan, pertama anggota banggar DPRD menegaskan bahwa wajib dilakukan rasionalisasi anggaran karena hampir semua kegiatan OPD selalu diikuti dengan belanja perjalanan dinas, besarnya honor kegiatan, makan minum, lembur dan ATK sehingga cenderung pemborosan.

Penempatan personil ASN harus sesuai kompetensi sehingga dapat bekerja maksimal dalam menghimpun potensi pendapatan daerah. Kedua, Kadis Keuangan Daerah menegaskan bahwa segala bentuk pengelolaan keuangan daerah terkait belanja daerah sudah memperhatikan semua regulasi perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terkait keuangan negara, Mappiwali mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam merespon informasi terkait DAK 49 milyar, yang simpang siur karena proses keuangan negara rumit dan mekanismenya telah di atur undang-undang.

Lebih lanjut soal manajemen pengelolaan keuangan daerah, bahwa defisit anggaran adalah hal yang biasa, namun demikian dibatasi pada persentase tertentu sesuai aturan yang telah ditetapkan. Disentil sedikit soal Jembatan Bialo, polisi telah melakukan pemeriksaan dan ditemukan tidak memiliki Izin Lingkungan.

Ketiga, Sekretaris Bappeda menguraikan bahwa berdasarkan PDRB Kabupaten Bulukumba sangat potensial di bidang pertanian, optimalisasi pengelolaan sektor pertanian perlu digenjot guna maksimalisasi PAD. Pembanguna sektor jasa dibidang pariwisata, rumah makan, perhotelan, dan perguruan tinggi, penting diberikan perhatian lebih guna menunjang pendapatan asli daerah.

Menyinggung soal defisit anggaran, pemerintah hendaknya melakukan efsiensi anggaran melalui penjadwalan ulang program pemerintah. Keempat, Ketua Komisi Informasi Publik dan Partisipasi tetap mengharapkan agar Kabupaten Bulukumba bisa diprogramkan menjadi Kota Jasa.

Kelima, Ketua Komisi Ekonomi Investasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Bulukumba menutup diskusi publik dengan harapan pemerintah melalui OPD dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah dengan efesiensi anggaran. Kemudian yang paling penting adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia ASN pemerintah daerah dan seluruh stake holder dalam menghadapi era digital.

Sesi terakhir Diskusi Publik diakhiri dengan Pemotongan Kue Milad I Komunitas Bulukumba Accarita. (***Acc/bcht)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.