Muh.Tabri Menang PTUN, Kuasa Hukum Akan Laporkan Komisioner KPUD Bulukumba ke DKPP RI

oleh
Kuasa Hukum Muh.Tabri, Mochtar Djuma memastikan akan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba Sitti Rahmawati ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atau DKPP Republik Indonesia di Jakarta dalam waktu dekat/ SUARALIDIK.com
Kuasa Hukum Muh.Tabri, Mochtar Djuma memastikan akan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba Sitti Rahmawati ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atau DKPP Republik Indonesia di Jakarta dalam waktu dekat/ SUARALIDIK.com
Kuasa Hukum Muh.Tabri, Mochtar Djuma memastikan akan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba Sitti Rahmawati ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atau DKPP Republik Indonesia di Jakarta dalam waktu dekat/ SUARALIDIK.com

SUARALIDIK.com,MAKASSAR – Sengketa Kasus Pergantian Antara Waktu Jalaluddin Halim dari Fraksi Golkar Kabupaten Bulukumba oleh HM.Tabri terus bergulir setelah gugatan di PTUN Makassar di menangkan.

Kini kasus tersebut terus berlanjut, Kuasa Hukum Muh.Tabri, Mochtar Djuma memastikan akan melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba Sitti Rahmawati ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atau DKPP Republik Indonesia di Jakarta dalam waktu dekat.

Sitti Rahmawaty SH,Komisioner KPU Bulukumba yang menangami Bidang hukum telah jelas melanggar hukum dan kode etik selaku Komisioner KPU karena telah terang-terangan campur tangan dalam proses PAW Aggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Golkar dengan memihak ke Jalaluddin dan ini ada bukti bukti kuat yang akan kami bawa sebagai bahan laporkan ke DKPP RI di Jakarta” tegas MJ, sapaan Mochtar Djuma kepada SuaraLidik.com, Minggu ( 06/11/2016) sore.

Salah satu keterlibatan Sitti Rahmawati sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba adalah dengan sengaja membuat dan menandatangani surat ke DPRD Kabupaten Bulukumba dan bertindak selaku Pelaksana tugas Ketua KPU Bulukumba dengan nomor surat 444/KPU KAB 025.433243/XI/2015 tertanggal 13 November 2015. Pada  hal tidak ada pendelegasian secara tertulis maupun keputusan pleno Komisioner selaku Pelaksana Tugas.

MJ menambahkan,Laporan Ke DKPP sebagai bentuk efek Jera bagi Komisoner lainnya  agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar kode etik dan melanggar hukum yang dapat merugikan masyarakat lainnya yang berkaitan dengan Kepesertaan pada Pemilu.

Sementara itu ditempat yang sama, Muh.Tabri yang memenangkan Gugatan di PTUN Makassar mengatakan selain mendorong Kuasa Hukumnya untuk melapor Ke DKPP RI  di Jakarta juga akan mendorong melaporkan Pelanggaran Komisoner KPU Bukukumba Sitti Rahmawati ke Polda Sulawesi Selatan.