Musprov Pertina Sul-Sel Diduga Cacat Hukum, 7 Pengcab Menolak Hasil Musprov 13 Mei 2017

oleh
Pengurus

SUARALIDIK.COM, MAKASSAR – Pemilihan Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Hotel Dalton, Sabtu (13/05/2017) yang dimenangkan Adi Rasyid Ali (ARA) yang juga wakil Ketua DPRD Makassar, dianggap sarat dengan Pelanggaran dan Intimidasi.

Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan

Rusdi,B.S.Pd.I yang juga Ketua Pengkab Pertina Bantaeng mengatakan, Dalam pemilihan Ketua Pertina Sulsel melalui Musprov itu, menyepakati menggunakan system coblos, dengan memperebutkan 14 suara milik pengurus daerah , 1 suara milik pengurus pusat dan 1 suara milik pengurus Pengprov

Namun menurutnya dalam pelaksanaannya tiba-tiba kubu Adi Rasyid Ali (ARA) menolak hak suara dari Pengurus Pengprov sebelumnya (Demisioner) yang mengintimidasi Pengurus Pusat Pertina sehingga Pimpinan Sidang yang dipimpin langsung oleh PP Pertina mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan.

Diceritakannya lagi bahwa saat pelaksanaan Musprov, saya mencoba untuk memprotes atas penolakan hak suara milik Pengurus Provinsi, karena Hak suara milik provinsi sudah jelas-jelas diatur didalam Tatib Pelaksanaan Musprov dan juga sudah di pakai diseluruh Indonesia, Karen sudah menjadi ketentuan di Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA)

Dari 14 Suara milik Pengurus Daerah, 2 diantaranya dianggap tidak layak untuk memberikan suara, yaitu Pengcab Toraja Utara dan Pinrang karena di SK kan oleh Plt Pertina Jhoni Muis saat sidang gugatan Ketum Pertina bapak Ryan Latif sehingga SK tersebut cacat hukum karena tidak ada kewenangan Seorang Plt membentuk pengurus Baru apalagi diperkuat dengan Putusan BAORI yang membatalkan semua apa yang dilaksanakan oleh Plt termasuk membatalkan kepengurusan saat itu.

Dengan dipaksakannya kedua Pengkab tersebut untuk memberikan suara pada Pemilihan Ketua Pertina Sulsel, maka Ketua Pengcab Bantaeng Rusdi,B.S.Pd.I bersama 6 Pengcab Lainnya di Sulawesi Selatan akan melayangkan surat Gugatan Secara Organisasi ke KONI Sulsel dan melakukan Gugatan ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI)