Waropen, Suaralidik.Com – Ketua Komisi C DPRD Waropen Nixon Yenusi, Jumat (25/9/2020) menyatakan UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua perlu diamandemen pasal per pasal.
Pernyatan menarik itu disampaikan Nixon disela-sela diskusi dengan tenaga ahli Staf Kepresidenan Bidang Polhukam dan Ham Bpk. DR. Laos Rumayom di Ruang Sidang DPRD Kab. Waropen
Baca juga : Ini yang Dibahas Oleh Tenaga Ahli Staf Kepresidenan di Kabupaten Waropen
“Perlu ditinjau kembali UU 21 tahun 2001 dan pada pelaksanaan teknisnya perlu diamandemen pasal demi pasal sehingga arah kebijakan tepat pada sasaran dalam pelaksanaannya,”tegas Nixon.
Dia lalu menyebutkan beberapa poin penting yang nantinya masyarakat papua menerima atau tetap melanjutkan program otsus jilid 2. Poin itu antara lain ; 1). UU otsus perlu diamandemen pasal demi pasal. 2). Perdasi dan perdasus adalah pelaksanaan teknis perlu di tambahkan pasal-pasal yang menganut kekhususan bagi orang papua. 3). Perlu dibentuk lembaga setingkat kementerian dari pusat sampai ke daerah agar dapat mengawal semua program prioritas yg tercantum dalam regulasi yang siap disosialisasikan ke masyarakat. 4). Lima wilayah adat dlm hal ini wilayah saireri dlm pembagian dana otsus jilid 2 perlu ada pemerataan. Serta perlu ada badan setingkat Dinas yg dibentuk untuk siap mengawal dan mengelola dana otsus. dan 5). Perlu ada tambahan kursi DPRD otsus di setiap kabupaten dan kota agar dapat mengawasi seluruh program otsus.
“Dengan demikian, sejumlah program yg menyentuh langsung kepada masyarakat penerima manfaat dari dana otsus dapat tersalur dengan baik,”tambahnya. (***TRISNO)
