Oknum DPRD Kekanak-kanakan, Aktivis Bulukumba Senada dengan Kopel

oleh

SuaraLidik.com_Bulukumba, Salah satu anggota DPRD Bulukumba dinilai bersifat kekanak-kanakan oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Kabupaten Bulukumba. Penilaian itu mengemuka setelah Syarif, Divisi Advokasi dan Pemantauan Kopel Bulukumba menyaksikan jalannya rapat pembahasan Sisa Perhitungan Anggaran yang berlangsung di DPRD, (6/9/2016).

Kantor DPRD Kab.Bulukumba
Kantor DPRD Kab.Bulukumba

Beredar luas kabar di media sosial, seorang anggota DPRD mempertanyakan perbedaan antara Silpa dengan sisa anggaran. Kopel menganggap bahwa kurang layak seorang anggota DPRD bertanya demikian, sebab hal seperti itu adalah pengetahuan paling dasar yang harusnya dikuasai oleh seorang anggota dewan.

“Ada kesalahpahaman antara TAPD dengan anggota banggar, terkait masalah silpa, sisa anggaran, dan kas. Hal yang seperti ini seharusnya tidak perlu di perdebatkan, mestinya mereka sudah tahu, terlebih jika menimbang intensitas Bimtek yang melibatkan DPRD,” kata Syarif.

Menurut Syarif, hampir setiap bulan anggota DPRD melakukan Bimtek terkait pembahasan anggaran. Jika pertanyaan oknum anggota DPRD itu mewakili realitas yang sesungguhnya, patut disayangkan sia-sianya buang-buang anggaran untuk kegiatan Bimtek selama ini.

Sejumlah aktivis Bulukumba nampaknya berpandangan senada dengan Kopel. Syasrhony Ramli, Aktivis Badko HMI Sulselbar, turut menyesalkan kejadian yang dianggap memalukan itu.

“DPRD itu sesungguhnya adalah bagian dari wajah Bulukumba. Segenap dinamika didalamnya adalah gambaran wajah Bulukumba hari ini. Jika dinamika di DPRD memalukan, maka seperti itu jugalah citra Bulukumba di mata orang luar,” tegas Syasrhoni.

Tidak berbeda jauh tanggapan Hermayanto, Sekretaris Bidang Ideologi Politik Kab. Bulukumba. Menurutnya, hal seperti itu sebenarnya hal sepele jika saja yang bertanya adalah anak sekolah. “Tapi maknanya menjadi lain jika yang bertanya adalah anggota DPRD. Jika pertanyaan itu merepresentasi kualitas SDM Anggota DPRD, sunggguh betapa menyedihkannya keadaan ini,” sesal Hermayanto.

Pernyataan senada dari Ketua Ipmah Bulukumba, Komisariat Ujung Loe, Akbar Nurarfah. Menurutnya, jika pertanyaan itu benar-benar bertolak dari ketidaktahuan, maka sekali lagi fakta kembali tersaji bahwa Bimtek yang sering digelar di luar Bulukumba hanya ajang jalan-jalan bagi oknum anggota DPRD.

“Jika Bimteknya terlaksana dengan baik, maka pertanyaan seperti itu harusnya selesai di forum Bimtek. Kemukakanlah ketidaktahuanmu sebanyak mungkin di forum Bimtek karena disitu memang tempat belajar. Ibarat medan perang, saat sudah berada di tengah arena pertempuran jangan baru belajar mengayunkan pedang karena bisa mati konyol,” kata Akbar.

 

#An)