,

OPINI: Diskriminasi Menjadikan Keadilan Hukum Sebagai Pelacur Karena Hanya Sebuah Materi

oleh

Banyak hal yang sudah terjadi di sekitar kita sungguh sangat memperihatinkan adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Ada beberapa macam yang dilakukan oleh aparat yang tidak penegakan hukum contohnya : salah tangkap, yang dimana sering kita lihat atau mendengar kabar dilakukan penyiksaan disekujur tubuh sampai nyawa pun jadi melayang atau dimana pula membalikkan fakta menjadi sebuah kebohongan demi sebuah kepentingan materi sehingga kekuatan hukum dijadikan pelacur atau dizolimi.

Sangat disayangkan dimana sebuah kasus dijadikan kejahatan penanganan kasus yang dilakukan oleh oknum penyidik secara sewenang-wenang dengan menggunakan institusi negara (pakaian negara) untuk memperkaya diri sendiri.

Olehnya itu, masyarakat yang sudah menyadari dan mengalami sendiri hal yang serupa akan hal itu bahkan sering mengeluarkan lendir kotoran untuk oknum penyebar pelacur yang tidak berkekuatan hukum.

Hal ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang merampas kemerdekaan hak, sebagaimana diatur berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, salah satu tindak pidana dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang paling serius juga merupakan musuh bersama seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional terhadap jenis tindak pidana ini dituntut pertanggungjawaban negara untuk mengadili dan menghukum pelakunya secara layak. Karena mengakibatkan yang sangat serius berdampak secara nasional maupun internasional menimbulkan penderitaan besar, kerugian materil maupun non materil mengerikan.

Hal ini merupakan tindakan brutal untuk memaksakan keinginan politik atau materi memperkaya diri sendiri yang menimbulkan perasaan tidak aman terhadap perseorangan maupun masyarakat dan melibatkan banyak pihak, dan menimbulkan rentetan peristiwa serupa.

Pada tahun 2015 yang lalu, hal ini pernah ku adukan ke audiens Kompolnas (Komisi Kepolisian RI) ke bapak Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D., M.Si., M.Sc dan beliau menanggapinya. Hal ini bukan cuma di kabupaten Bulukumba saja tetapi diberbagai daerah terjadi hal yang serupa dan itu tidak bisa dipungkiri.

Hal ini dimana tatanam hukum harus ditegaskan melalui laporan pengaduan yang dialami oleh seluruh masyarakat nusantara. Karena dimana hak rakyat kadang direnggut oleh oknum yang tak bertanggung jawab atas sumpah jabatan yang ia peroleh untuk negaranya. ungkap beliau waktu itu.

Bulukumba, Jumat 7 Juli 2017

By. Anto Harlay (Ketua Umum Lidik Pro Rakyat Nusantara Kabupaten Bulukumba).

——————————-

Suaralidik.com membuka kesempatan bagi anda yang ingin menyalurkan Opini

Caranya: kirim Opini beserta foto terbaik anda ke alamat E-mail kami admin@suaralidik.com

Berasama membangun dan mencerdaskan bangsa, salam Lidik