OPINI: ‘Reza dan Belenggu Birokrasi’ Sebuah Catatan Refleksi

oleh
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengunjungi Reza (Balita penderita Hodrocefalus) di RSUD Andi Sultan Dg Radja. Jumat (25/8/17).

Penulis: Andi Ayatullah Ahmad (Kasubag Peliputan, Pemberitaan, dan Kerja Sama Pers Setdakab Bulukumba)

Apakah karena Reza miskin dan bukan keluarga, maka tiba-tiba seluruh panca indera kita lumpuh, seakan tubuh ini tidak mampu merespon kondisi Reza.

Apakah karena ibu Reza adalah seorang terpidana dan masih mendekam di penjara, sehingga kita merasa lebih terhormat, dan menganggap itu adalah hukuman yang pantas diterimanya.

Apakah karena kepala Reza yang sudah mirip alien, sehingga jiwa kita pun teralienasi dari sisi kemanusiaannya…Ya ilahi, ampuni kami yang congkak ini.

Jumat malam ini, Reza bocah dua tahun penderita hidrosefalus itu sudah dirujuk ke Makassar, setelah ia menjalani perawatan sekitar 2 minggu di RSUD Sulthan Daeng Radja Bulukumba.

Kita bisa bersyukur selama di rumah sakit Reza dalam kondisi “baik-baik” saja, petugas medis hanya memberi perawatan gizinya, karena untuk penyakit kepalanya, dia harus ditangani di rumah sakit Wahidin Makassar.

Setelah kartu BPJS Reza aktif, yang diserahkan langsung Wabup Tomy Satria Yulianto, ambulance yang membawanya bersama neneknya pun meluncur ke Makassar.

Lalu pertanyaannya, setelah sekian lama mengidap penyakit tersebut, mengapa Reza baru dirujuk ke Makassar.??

Reza yang terlahir di balik penjara, sudah mulai terdeteksi menderita hidrosefalus sejak berumur 8 bulan. Karena keluarga miskin dan hanya dirawat oleh neneknya, Reza pun hanya dirawat seadanya di rumah.

Pihak keluarganya pun mengatakan kalau sudah ada yang menguruskan untuk mendapatkan BPJS, agar operasi dan pengobatannya bisa ditanggung oleh pemerintah. Jangankan untuk biaya pengobatan, biaya hidup sehari-hari neneknya saja tidak cukup untuk menghidupi Reza dan 4 saudaranya yang lain.

Akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap layanan birokrasi, maka mereka memilih sedapat mungkin menghindari namanya birokrasi pemerintah.

Padahal segala urusan kita di negara ini, mulai lahir sampai mati akan terus berurusan dengan yang namanya layanan birokrasi pemerintah. Hantu birokrasi seperti berbelit-belit, uang pelicin, waktu penyelesaian yang tidak jelas, membuat mereka enggan dan takut berhubungan dengan birokrasi. Itulah yang saya tangkap dan simpulkan dari urusan penanganan Reza ini.

Sangat disayangkan urusan BPJS Reza lambang tertangani, padahal persoalan tersebut bisa dideteksi dan ditangani lebih cepat, jika seluruh pihak yang beririsan dengan adik Reza bisa lebih getol sedikit dalam mengawal urusan tersebut.

Saya tidak habis pikir, mengapa persoalan Reza ini tidak ada yang proaktif mengurusnya, padahal saat bersamaan waktu kita mungkin lebih banyak habis dipakai untuk kongkow-kongkow, berselancar di medsos, pacaran, dan duduk berdiskusi dengan mulut berbusa-busa bagaimana mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan mereka dari himpitan kemiskinan.

Nanti setelah kasus Reza ini diblow-up oleh media, barulah semuanya tersentak dan ikut prihatin. Lalu muncullah berbagai tudingan pemerintah tidak peduli. Untung saja beberapa kelompok anak muda inisiatif untuk menggalang bantuan supaya Reza dapat dioperasi di Makassar. Namun untuk operasi penyakitnya, BPJS adalah skema paling rasional untuk menalangi pembiayaannya.

Setelah kasat kusut mencari tahu apakah Reza sudah miliki kartu BPJS, apakah sudah ada yang uruskan?, sampai dimana urusan itu? Ternyata, oh ternyata tidak ada yang mampu memberi jawaban pasti atas urusan tersebut. Neneknya yang rentah hanya bisa menunduk, tanda ia pasrah dan kebingungan dengan urusan tersebut. Tanpa harus menyalahkan siapa-siapa, cukup ini menjadi pengamalan bagi kita semua, agar ke depan tidak ada lagi orang yang bernasib sama dengan keluarga Reza yang bingung harus berurusan dengan siapa.

Saat Reza akan dirujuk ke Makassar, warganet area Bulukumba kembali berkecamuk atas peristiwa yang terjadi malam Jumat, di mana seorang jenazah yang meninggal di Puskesmas Kajang terpaksa ditandu dengan sebilah bambu dan sarung menuju rumahnya sejauh 5 kilometer, karena pihak puskesmas menolak menggunakan ambulance untuk jenazah dengan alasan sudah diatur dalam regulasi.

Kepala Puskesmas Kajang, Sitti Hayanti Madjid mengakui, dirinya menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga ambulans yang tersedia di puskesmas, tidak bisa digunakan karena diperuntukan hanya untuk rujukan dan kendaraan operasional puskesmas.

Di kasus ini rasa kemanusiaan kita semua kembali diuji, di satu sisi aparat pemerintah kukuh menjalankan aturan birokrasi, namun tidak memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Di sisi yang lain, dimana rasa kepeduliaan dari warga setempat untuk memberikan bantuan mengangkut jenazah warganya dengan menggunakan kendaraan lainnya.

Entahlah, mungkin memang sebagian dari aparat pemerintah belum memiliki visi birokrasi yang ramah dalam memberikan layanan. Padahal warga sebagai sasaran dari pelayanan publik tersebut haruslah nyaman saat berurusan dengan layanan birokrasi, sebagaimana rasa nyaman yang mereka rasakan saat berbelanja di pasar atau minimarket, dilayani oleh penjual, diberikan penjelasan terhadap barang yang ingin dibeli.

Kita semua mendambakan layanan publik di pemerintahan itu menjadi “candu” di mata masyarakat, karena di sana warga menemukan kepuasaan, mereka tersenyum riang karena urusan administrasinya terselesaikan dengan baik. Sudah saatnya para aparatur pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten sampai desa kelurahan, memiliki sensitifitas atau tingkat kepedulian di atas rata-rata kepada warga yang membutuhkan layanan publik. Jadilah aparat pemerintah yang menjadi problem solving terhadap permasalahan warga, karena memang itulah tugasnya, fungsinya dan tanggungjawabnya sebagai abdi masyarakat.

Seperti pelanggan, warga yang puas terhadap layanan publik juga akan menjadi marketing asset bagi pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah, karena mereka akan menyampaikan apa yang mereka rasakan ketika berurusan dengan birokrasi pemerintah. Saat semua aparatur di tingkat bawah atau di unit pelayanan mampu memberikan solusi kepada warganya, maka tidak perlu lagi seorang Bupati atau Wakil Bupati harus turun tangan, bahkan harus mencak-mencak hanya karena urusan sepele yang pada dasarnya bisa diselesaikan di tempat itu.

Oh ya, kembali ke Reza…Selamat berobat Reza, maafkan atas kelambanan kami, semoga cepat sembuh dan bertemu dengan orang-orang baik di sana.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengunjungi Reza (Balita penderita Hodrocefalus) di RSUD Andi Sultan Dg Radja. Jumat (25/8/17).