OPINI: Yang Hilang dalam Kamus Pembangunan Daerah

oleh

Oleh: Andi. Baso Ryadi. Mappasulle, SE
Ketua DPP Pro Lidik Sulawesi Utara
Kepala Biro suaralidik.com Provinsi Sulawesi Utara

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, masyarakat di daerah-daerah telah menikmati pahit manisnya hidup dengan sebuah impian menggiurkan bernama “janji kampanye politik”.
Demokrasi langsung dalam politik lokal kita, menempatkan Bupati/ Walikota tidak sekedar sebagai pemimpin administratif, tetapi sekaligus sebagai chief eksekutive, sebagai pusat harapan, pusat gagasan, dan penentu nasib rakyat banyak.

Karena itulah, Bupati/ Walikota harus cerdas, berani, punya networking luas, bergagasan global, berselera diplomasi tinggi, bahkan harus bergaya blusukan untuk terlibat langsung dalam pusaran persoalan rakyatnya.
Espektasi publik yang demikian besar terhadap Bupati/Walikota inilah yang menyebabkan kontestasi Pilkada di daerah-daerah berlangsung seru dan memanas. Ada dua hal menarik yang bisa kita lihat dari sisi marketing politic; pertama, kemunculan visi-misi kandidat yang serba menggiurkan.

Kandidat mengkonstruksi ulang impian dan harapan publik, lalu mengubahnya menjadi janji politik yang meyakinkan. Tidak sedikit calon pemimpin daerah yang sukses memenangkan pertarungan politik berkat sekarung janji yang menggembirakan.

Kedua, pertarungan politik terkonsentrasi pada siapa yang paling hebat menguasai sumber daya politik. Kandidat harus mempunyai strategi pemenangan yang hebat dan massif. Di samping itu, penguasaan sumber daya politik lainnya seperti ongkos politik, manajemen tim jejaring, serta penguasaan wacana. Pendeknya, pemenang Pilkada selalu tergantung pada dua hal; transformasi janji kampanye politik dan kemampuan mengakumulasi seluruh sumber daya politik.

Pengalaman dari Pilkada ke Pilkada telah menunjukkan, betapa janji politik hanyalah semacam pemanis di bibir saja. Ada bupati/Walikota yang berhasil menjalankan perannya dengan mewujudkan janji-janjinya saat kampanye. Namun, tidak sedikit pula yang ingkar janji dan selama periode kepemimpinannya terkesan tidak melakukan perubahan mendasar.

Dari pengalaman inilah, masyarakat menjadi lebih kritis dan mulai tidak percaya pada janji-janji politik yang melangit. Faktanya, ada beberapa incumbent atau orang dekatnya yang harus tumbang karena kegagalan masa lalu saat berkuasa. Hanya sedikit bupati/walikota yang dapat mempertahankan kekuasaannya, hanya mereka yang betul-betul bisa membuktikan janji politiknya.

Problem lainnya adalah sejumlah Bupati/Walikota yang sudah terpilih biasanya lebih sibuk dalam rutinitas seremonial, koordinasi kelembagaan, dan pembangunan proyek fisik. Hal ini menyebabkan, persoalan-persoalan mendasar di daerah kerap terlupakan.
Masalah-masalah seperti buruknya pelayanan rumah sakit masih melanda sejumlah daerah di Sulawesi-Selatan. Masih banyak rumah sakit yang minim tenaga dokter, pelayanan perawatan di bawah standar, serta kelengkapan medis yang tidak memadai.

Meski, program kesehatan gratis sudah menjadi kebijakan nasional, masyarakat di daerah belum sepenuhnya bisa menikmatinya.
Aspek pelayanan publik di sebagian daerah juga masih jadi persoalan. Logika bahwa birokrasi “hanya melayani dirinya sendiri” masih terasa. Tidak salah bila istilah “raja-raja kecil” masih layak disematkan kepada Bupati/Walikota. Realitas ini harusnya tidak boleh terjadi lagi ditengah kampanye reformasi birokrasi yang sedang gencar-gencarnya.

Terlebih di pemerintahan Jokowi-JK, wacana revolusi mental di kalangan birokrasi harusnya dapat diwujudkan. Para pemimpin di daerah mestinya menjadi teladan dalam hal menggerakkan segala potensi lokal dengan kerja keras dan tanpa korupsi, tampa pamrih.

Bupati/Walikota perlu keberanian dan “political will”

​Nah, Bupati/ Walikota tidak perlu dipilih karena janji-janji politiknya yang super hebat. Untuk membangun sebuah daerah kabupaten, sesungguhnya hanya memerlukan sosok Bupati/Walikota yang berani dan memiliki “political will” yang kuat.

​Seorang pemimpin daerah harus punya “political will” dalam hal pembangunan kebutuhan dasar masyarakat terutama kesehatan dan pendidikan. Apa sulitnya misalnya seorang Bupati/Walikota itu setiap saat harus berkantor di gedung rumah sakit untuk melihat langsung warganya. Tidak sulit misalnya, dinas kesehatan di daerah untuk mendata perkembangan kesehatan masyarakatnya setiap pekan, lalu memberikan tindakan penanganan secepat mungkin.

Selama ini, di beberapa daerah kita kadang-kadang tidak merasakan kehadiran “Negara” dalam hal pelayanan kesehatan. Bahkan, ada begitu banyak orang terutama yang tinggal di daerah pelosok yang masih lebih mempercayai praktek perdukunan ketimbang tindakan medis. Hal-hal seperti ini harusnya tidak perlu terjadi lagi, kalau Bupati/Walikota yang memimpin di daerah itu, sungguh-sungguh bekerja dengan tulus.

Ke depan ini, tantangan pemimpin daerah semakin pelit. Selain, memastikan bahwa kebutuhan dasar publik terpenuhi dengan baik. Bupati/Walikota juga harus bisa bergerak secara paralel dengan visi pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama, pemimpin daerah harus bisa efektif dan efisien dalam bekerja. Pemimpin daerah harus bisa berhemat dari segi penggunaan anggaran. Selama ini, kita tahu anggaran di daerah masih lebih besar pasak daripada tiang. Selain ancaman defisit anggaran, Bupati/Walikota juga harus berani mengalihkan perencanaan anggaran yang lebih berorientasi pada program-program kerakyatan. Jadi, sudah bukan jamannya lagi ada Bupati/Walikota yang bermewah-mewah dengan pengadaan mobil dinas, anggaran perjalanan yang besar, dan biaya-biaya teknis lainnya.

Kedua, Bupati/Walikota khususnya di daerah bagian pesisir dan memiliki sumber daya laut, harus bekerja keras untuk mensinergikan programnya dengan visi maritim pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini penting, mengingat sejumlah daerah di Sulsel yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, sejauh ini belum termanfaatkan secara maksimal.

Barangkali hanya Kabupaten Bantaeng saja yang telah bergerak jauh lebih maju dalam mengelolah sumber daya lautnya.
Ketiga, Bupati/ Walikota harus membangun ekonomi berbasis kemandirian lokal. Dalam konteks ini, setiap daerah harus berani menggali potensinya, mengembangkan industri kreatif serta menemukan potensi-potensi alternatif. Hal ini harus diwujudkan mengingat pasar bebas Asean )MEA) sudah dibuka. Daerah harus berdaya saing kuat agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri.