Palsukan Ijazah, Caleg Gorut Dari Partai Hanura Terancam 6 Tahun Penjara

oleh

HM saat berada diruang tahanan Polres Gorontalo,(foto Thoger).

Gorontalo, Suaralidik.com – Keinginan HM menjadi salah satu peserta pada pesta demokrasi lima tahunan pupus ditengah jalan, ini menyusul ijazah yang digunakannya sebagai syarat Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ketahuan palsu.

Caleg dari partai Hanura ini terpaksa harus berurusan dengan hukum, akibat dirinya dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara (gorut) Provinsi Gorontalo kepihak Satreskrim Polres Gorontalo , karena Ijazah paket C yang dimasukan saat mendaftarkan diri sebagai caleg Kabupaten Gorut dapil Kecamatan Atinggola dan Gentuma Raya diduga palsu.

Kasat reskrim AKP Rhemmi Bheladona SH S.ik kepada awak media diruang kerjanya mengatakan, diduga HM sengaja menggunakan tanda tangan palsu Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara yang dicantumkan pada ijazah paket C miliknya.

“Kami telah melakukan pemeriksaan kepada HM yang merupakan Caleg Dari partai Hanura dan 18 saksi, serta melakukan uji laboratorum forensik di Makassar terhadap tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan yang tercantum pada ijazah paket C atas nama HM, ternyata benar, ijazah itu palsu,” ungkap Kasat Reskrim Polres Gorontalo AKP. Rhemmi Bheladona, SH, SIK, Rabu 21/11/2018.

Untuk memuluskan rencananya, HM menghubungi Istri dari kepala PKBN Panorama meminta agar bisa mendapatkan Ijazah paket C tampa mengikuti tahapan ujian yang semestinya.

“Pelaku HM melakukan komunikasi dengan istri Kepala PKBM Panaroma, yang nantinya akan sidik dengan pidana umum karena kadis selaku korban tanda tangannya dipalsukan dalam ijazah sudah membuat laporan, disitu HM tampa mengituta tahapan dari awal sampai ujian paket C tersangka ini sudah diberikan ijazah oleh istri Kepala PKBN,”tutur Rhemmi.

Atas pelanggaran tersebut, HM terancam dengan pasal 520 UU RI No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau Setiap orang yang dengan senjaga memakai surat atau dokumern palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dan pasal 260 dipidana, pelaku diancam dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,” pungkas Kasat Reskrim,(***Rollink).