Pangkep Raih WTP Ke-7 dari BPK-RI

oleh -
Photo : Kabupaten Pangkep Raih WTP Ke-7 dari BPK RI

Pangkep, Suaralidik.Com – Kabupaten Pangkep yang dinakhodai H. Syamsuddin A. Hamid, SE (bupati) bersama H. Syahban Sammana, SH, di bulan suci ramadhan kembali mengukir prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2017.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Pangkep telah meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun anggaran 2011, ungkap Kepala Inspketorat Kabupaten Pangkep usai mendampingi Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid menerima penghargaan di manajemen keuangan, Senin (28/5/2018).

Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid yang didampingi Ketua DPRD Pangkep, Ilham Zainuddin, menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Widiyamantoro.

Pemberian opini ini merupakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep pada beberapa pekan lalu kepada semua OPD yang ada di daerah tiga dimensi Kabupaten Pangkep.

Widiyamantoro dalam sambutannya mengatakan, DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan guna menindaklanjuti segala temuan BPK.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, Syaiful Yasin, berharap kiranya Pemkab mempertahankan status WTP tersebut ditahun tahun mendatang, bahkan bila perlu ditingkatkan menjadi clean and clean.

“Pemkab Pangkep memang sangat getol mempertahankan predikat opini WTP dari BPK. Predikat ini selain menunjukkan penerapan manajemen keuangan yang semakin membaik, juga pengelolaan aset menjadi perhatian utama. Banyak daerah, gagal menerima WTP dari BPK karena tersendat pengelolaan aset,” tandas Syaiful.

Hadir dalam acara penyerahan LHP tersebut, selain Bupati Pangkep H. Syamsuddin A. Hamid juga wakil bupati Pangkep H. Syahban Sammana, SH, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep Andi Ilham Zainuddin serta pemimpin OPD terkait. (***syah/86/iqb)