Pilwalkot Memanas, Parepare Terancam Kotak Kosong

oleh
Panwaslu Parepare
Warga Parepare, bersama kuasa hukumnya saat berada di Kantor Panwanslu Parepare

Parepare, Suaralidik.com – Seorang Warga Cappagalung, Arsyad di dampingi Pengacaranya mendatangi Panwaslu Kota parepare untuk melaporkan Calon Walikota Kota Parepare nomor urut 1 TAUFAN PAWE atas dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (2) dan pasal 71 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, minggu 22/04/2018.

Sekitar pukul 23.00, Panwaslu kota Parepare kembali menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilihan walikota Parepare.

Taufan Pawe dilaporkn karena diduga melakukan Mutasi Pejabat di lingkup pemerintah kota parepare 6 bulan sebelum penetapan calon, pelapor membawa 3 SK Mutasi serta alat bukti pendukung lainnya untuk laporan pasal 71 ayat 2. Selain itu pelapor juga membawa bukti video, rekaman suara, foto dan alat bukti pendukung lainnya terkait adanya dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) pemanfaatan program pemerintah daerah yang menguntungkan salah satu pasangan calon 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon yakni Program Beras Sejahterah (Rastra).

Baca Juga : FAS Siap Adu Program, Bukan Adu Amplop, apalagi Adu intimidasi

Devisi Pengawasan Penindakan dan Pengawasan antar Lembaga Panwaslu kota Parepare, Ihdar Rady, mengatakan pihaknya kembali menerima laporan dari warga minggu tengah malam. Usai menerima laporan di malam hari, senin pagi langsung mulai bekerja memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Terima oleh komisioner Panwaslu Parepare

Ihdar mengatakan telah menerima dua laporan yang masuk, terkait mutasi aparatur sipil negara (ASN) dan penyaluran beras sejahtera (Rastra). Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pilkada.

“Kami telah menerima laporan semalam, dan hari ini kami lanjutkan dengan memanggil orang-orang yang diduga memiliki keterlibatan dalam dugaan laporan pelanggaran ini,” ujarnya.

Terkait nama-nama yang akan dipanggil, Ihdar hanya menjelaskan, selain pelapor, pihaknya juga akan mengundang badan kepegawaian daerah (BKD) Parepare terkait dugaan mutasi yang dilakukan enam bulan sebelum masa Pilkada. Sementara terkait Rastra terdapat laporan dugaan politisasi program Rastra, yang menguntungkan calon nomor urut satu atau petahana.

Seperti diketahui bahwa Calon Walikota nomor urut 1 Taufan Pawe merupakan calon walikota petahana yang berpasangan dengan Pangerang Rahim sebagai calon wakil walikota nmor urut 1.
Dengan laporan ini apabila terbukti maka Taufan Pawe terancam sanksi pembatalan sebagai calon walikota parepare tahun 2018 berdasarakn pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016
“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”. (RIS/AD)