Pekerjaan Proyek di 2019 Dinilai Amburadul, DPRD Kabupaten Gorontalo Soroti Dinas PU

LIMBOTO, Suaralidik.com – Beberapa pekerjaan proyek yang tidak tuntas pada tahun 2019 mendapat sedotan dari anggota Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo, Suwandi Musa. Dirinya menyesalkan kinerja dinas PU Kabupaten Gorontalo.

“Jika kita menengok kebelakang perkaranya lebih panjang. Karena jujur saya pun termasuk bagian dari anggota Komisi lll yang kecewa dengan beberapa OPD termasuk dinas PU,” tegas Politisi Hanura Ini dalam rapat koordinasi bersama Dinas PUPR, diruang Dulohupa DPRD kabupaten Gorontalo, Selasa 14/01/2020.

“Bahkan yang paling menyakitkan adalah, saat kami meminta surat kepada Bupati untuk bisa diberikan informasi terkait kegiatan yang ada di masing – masing OPD, malah kami diserang balik oleh beberapa pimpinan OPD. Namun itu sudah berlalu, mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi di 2020 ini,” sambung aSuwandi.

Suwandi, memberikan catatan kepada dinas PUPR baru, untuk memberanikan diri memberikan pernyataan kepada DPRD bahwa peristiwa-peristiwa yang terdengar fulgar, bahkan sangat fulgar terjadi kemarin, tidak akan terulang lagi di tahun ini.

“Kerena persoalan yang terjadi di dinas PU itu kami juga Komisi III sempat dicaci maki oleh sebagian orang. Kami tidak mau citra Bupati Prof Nelson Pomalingo tercoreng hanya gara- gara ulah dari bawahannya,” tegas Suwandi.

“Saya juga berharap antara ULP sebagai penyelenggara lelang hendaknya berkoordinasi dengan dinas PUPR, terkait persoalan – persoalan sektoral. Karena hari ini kami melihat ada kecenderungan orang yang dimenangkan pada lelang proyek, yang penting memenuhi kewajiban – kewajibannya dalam tanda kutip,” kata Suwandi.

”Akibatnya apa, hari ini kita melihat ada kontraktor yang lari, tinggal diteruskan oleh Bina marga. Tapi dibantah oleh sekretaris dinas. Ini pertanda bahwa sesuatu yang amburadul. Tapi mudah-mudah dibawah kepemimpinan kadis yang baru hal itu tidak terulang kembali,” harap Suwandi.

Menyikapi hal ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Romin Sahrain mengaku,  anggaran dinas PU ditahun 2019 sebesar 123 miliyar, dan realisasinya tidak 100 persen karena ada sejumlah anggaran tidak terserap secara maksimal.

“berkaitan dengan 17 proyek yang tertunda, saat ini masih sementara dalam lanjutan pekerjaan karena ada pemberian kesempatan. Yang paling menonjol didepan mata adalah pekerjaan rumah adat, kami dinas PU memberikan waktu tambah 50 hari yaitu sampai 15 Februari mendatang,” ungkap Romin.

“Terkait kegiatan 2020, kamu telah melakukan upaya komunikasi dan koordinasi dengan ULP maupun sejumlah instansi. Termasuk pihak APH telah dilakukan, karena di 2020 T4D sudah tidak ada lagi. Tetapi tetap kita mengharapkan ada pengawasan hukum dari para penegak hukum untuk mengawasi setiap proyek-proyek yang dilaksanakan di kabupaten Gorontalo,” kata Romin

“Kami juga sudah membangun komitmen dengan teman-teman dilingkungan dinas PU, agar setiap persoalan terjadi kami berusaha untuk meminimalisir persoalan-persoalan tersebut, dan mengoptimalkan kesempatan yang ada di lapangan,” tambah Romin,(Rollink).