Pemda Bolmut Gelar FGD IV, Bahas RDTR dan Peraturan Zonasi 16 Desa Di Bolmut

oleh -50 views
Gambar saat peserta FGD IV Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi mendengarkan materi yang disampaikan Ir. Reki Lakat, M. Si.//Foto : Chandriawan Datuela
Gambar saat peserta FGD IV Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ir. Reki Lakat, M. Si.//Foto : Chandriawan Datuela

BOLMUT, SuaraLidik.Com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bolmut menggelar Fokus Group Discussion (FGD) 4 dalam rangka Penyusunan Konsep Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Foto : Pemteri Ir. Reki Lakat, M. Si, saat menyampaikan materinya
Foto : Saat Ir. Reki Lakat, M. Si, saat menyampaikan materinya.

Bertempat di Aula Dinas Kesehatan Bolmut, Jum’at (06/12/2019) FGD IV ini menghadirkan Ir. Reki Lakat, M. Si, selaku Tenaga Ahli dari Dosen Fakultas Tekhnik Universitas Samratulangi Manado sebagai pembicara, serta mengundang unsur Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa pada 16 Desa yang menjadi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP).

Foto : Peserta FGD IV
Foto : Peserta FGD IV

16 Desa yang menjadi BWP itu diantaranya, Desa Boroko, Boroko Utara, Boroko Timur, Bigo dan Bigo Selatan yang masuk dalam Sub BWP A, selanjutnya Kuala Utara, Kuala, Pontak dan Soligir pada Sub BWP B, kemudian Bolangitang 1, Talaga dan Talaga Tomoagu pada Sub BWP C dan Bolangitang II, Bolangitang, Jambusarang dan Sonuo pada Sub BWP D.

Foto : Saat peserta diskusi menyampaikan pertanyaan kepada pemateri
Foto : Saat peserta diskusi menyampaikan pertanyaan kepada pemateri.

Kepala Bidang Tata Ruang Viviliana Ponto, ST., pada Dinas PUPR Bolmut, kepada reporter media ini mengatakan jika, kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan soal perbaikan perencanaan ibu kota kabupaten untuk 20 tahun kedepan.

“Kami menghadirkan tenaga ahli dari Fakultas Tekhnik Unsrat Manado, agar menjadi pembicara pada kegiatan ini. Kemudian menghadirkan sejumlah ormas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, LSM dan kepala desa terkait agar penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi ini bisa di diskusikan bersama”, terangnya

Menurut Viviliana Ponto, sebelum menjadi Peraturan Daerah (Perda), cukup panjang proses yang harus dilewati diantaranya masih meminta kritikan, masukan dan saran dari semua pihak hingga sampai pada waktu penetapan.

“Tahapannya cukup panjang, tahun depan ada rencana uji publik dan sosialisasi sebelum disampaikan untuk diproses menjadi peraturan daerah. Kami berharap, tahun depan RDTR ini sudah menjadi perda agar struktur wilayah perkotaan di Bolmut sudah tertata sesuai arahan pengembangan fungsinya masing-masing”, tutup Ponto. (***Adve/Chan)