Pemerintah Kecamatan Buki Bahas Kesepakatan Penertiban Ternak

oleh
Pemerintah Kecamatan Buki Bahas Kesepakatan Penertiban Ternak
Pemerintah Kecamatan Buki Bahas Kesepakatan Penertiban Ternak

SELAYAR,SUARALIDIK.com – Instruksi Bupati terkait dengan penertiban hewan dan ternak liar ditindak lanjuti Pemerintah Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan melalui rangkaian pertemuan singkat yang dihadiri oleh empat puluh tiga orang peserta dari unsur perwakilan warga masyarakat, BPD, dan seluruh jajaran kepala desa se Kecamatan Buki.

Pemerintah Kecamatan Buki Bahas Kesepakatan Penertiban Ternak
Pemerintah Kecamatan Buki Bahas Kesepakatan Penertiban Ternak

Pertemuan yang digelar secara terbuka bertempat di ruang pertemuan Kantor Camat Buki tersebut dihadiri oleh Babinkamtibmas Desa Mekar Indah, Brigadir Mudahri Tanrim, dan salah seorang personil Babinsa di wilayah Kecamatan Buki, H. Syaifuddin.

Selain dihadiri oleh unsur Muspika, pertemuan yang dipimpin langsung oleh Camat Buki, Ince Abd. Rachman, S.Sos ini turut dihadiri oleh Sekretaris Camat, Saparuddin, S.Sos, Kepala Desa Lalang Bata, Andi Ruswandi, Kepala Desa Bontolempangan, Jamaluddin Tasbih, Kepala Desa Balang Butung, Andi Solle, dan Kepala Desa Mekar Indah, Sirajuddin.

Mengawali rangkaian pertemuan Camat Buki, Ince Abd. Rachman, S.Sos, berharap agar peserta pertemuan, baik para peternak, maupun petani dapat saling menyepakati hasil rapat yang akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Masyarakat peternak di wilayah Kecamatan Buki dituntut untuk mampu menyiapkan lahan pengembalaan, kandang, dan kebutuhan pakan ternak yang merupakan sebuah tuntutan kewajiban dalam melakoni pekerjaan.

Ince menegaskan pihaknya akan menyampaikan telaah dan pertimbangan kepada bupati serta instansi teknhis Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan peternakan kabupaten untuk tidak memberikan bantuan ternak kepada masyarakat yang tidak mengantongi rekomendasi berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala dusun, kepala desa, dan camat. Sarana-prasarana pendukung wajib dipersiapkan oleh warga masyarakat yang baru akan mengawali dan atau melakoni pekerjaan. Hal tersebut mutlak disediakan agar usahanya tidak menjadi pemicu konflik di masyarakat.