Pemkab Bolmong Resmi Daftarkan Judicial Review, Permendagri 40 Thn 2016 ke MA

oleh
Judicial Review dan bukti Penerimaan berkas perkara di Mahkamah Agung
Judicial Review dan bukti Penerimaan berkas perkara di Mahkamah Agung

BOLMONG, Suaralidik.com – Pemda Bolmong melalui Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Pimpinan (TUP) Parman Ginano dalam Releasenya menyampaikan, Pagi ini selasa 13 November 2018, kuasa hukum Pemda Bolmong dari kantor ihza dan ihza lawfirm resmi mendaftarkan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA) untuk menguji keabsahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2016 tentang batas daerah kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan kabupaten Bolaangmongondow Selatan (Bolsel) Provinsi Sulawesi Utara.

Permendagri yang sedari awal menjadi polemik antar kedua daerah tersebut terpaksa harus dilakukan uji materil karena Pemkab Bolmong merasa sebagian wilayahnya justru masuk ke wilayah Bolaang Mongondow Selatan, ujar Ginano.

Advokat dari ihza dan ihza lawfirm, Gugum Ridho Putra, SH, MH menyatakan, Permendagri 40/2016 tentang penegasan batas daerah Pemkab Bolmong dan Bolsel itu terdapat permasalahan dari segi formil maupun materilnya. Dari segi formil ia disusun tidak sesuai prosedur karena tidak didasarkan kesepakatan batas yang telah ada sebelumnya, ungkap Gugum.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2004 dan tahun 2008 sudah ada kesepakatan Adat soal batas kedua Daerah. bahkan saat itu kedua daerah sudah menutup kesepakatan itu dengan ITUM-ITUM atau sumpah adat. “Tidak dimasukannya kedua kesepakatan adat itu dalam Permendagri 40/2016 jelas melanggar ketentuan Pasal 3 Permendagri 78/2012 tentang pedoman penegasan batas daerah”, Bebernya.

Lanjutnya, Alasan formil lain adalah munculnya 7 (tujuh) titik koordinat batas yang tidak dapat diketahui asal usul nya. ketujuh titik koordinat ini tidak ada jejak penelusurannya dalam hasil Survey di lapangan. “Karena ia muncul tanpa survey di lapangan maka jelas Permendagri 40/2016 telah melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a Permendagri 78/2012 tentang penegasan batas daerah karena memunculkan titik koordinat tanpa melalui survey lapangan”, Ungkapnya.

Ia menambahkan, Setelah dicek lebih dalam, kerapatan masing masing pilar RBU dalam Permendagri juga menyalahi aturan. “Menurut permendagri 78/2012 kerapatan jarak maksimal bagi batas antar Pemkab yang berpotensi tinggi maksimal 1-3 km, faktanya melebihi itu. titik TK 07 ke PBU 25 misalnya terbentang 5,9 KM”, Terangnya.

Ia menjelaskan bahwa, secara materil permendagri 40/2016 jelas melanggar asas kepastian hukum dan asas keakuratan dalam UU 4/2011 tentang informasi Geospasial. “Melanggar asas kepastian hukum karena munculnya 7 titik koordinat baru dalam peta batas tidak ada pijakan hukum nya. Permendagri melanggar asas keakuratan karena tahapan penyiapan dokumen tidak dilakukan dengan benar sebab dua kesepakatan adat yang telah dibuat tahun 2004 dan 2008 sama sekali tidak dijadikan pedoman”, tandasnya.

Sementara itu Kasubag hukum dan HAM Pemda Bolmong, Muh. Triasmara Akub, Juga menyampaikan agar semua pihak menahan diri dulu dengan proses yg sudah ditempuh Pemda Bolmong. Masuknya Judicial Review ini adalah proses konstitusional yang harus dihormati dan sah, tidak ada pihak manapun yang bisa menyalahkan proses yang dilakukan ini, ujar Tri panggilan akrab.

“Insyaallah proses ini bisa maksimal dan kami yakin karena bukti dan argumentasi dalam JR sangat kuat, Tentunya kami meyakini kapasitas dan profesionalitas dari Prof Yusril Ihza Mahendra beserta teamnya dalam menangani masalah ini”, pungkasnya. (***Is)