Pemkab Bolmong Sosialisasi Perizinan Usaha Yang Terintegrasi Secara Elektronik

oleh
Suasana kegiatan sosialisasi tentang pedoman dan tata cara perijinan dan non perijinan
Photo : Suasana kegiatan sosialisasi tentang pedoman dan tata cara perijinan dan non perijinan

BOLMONG, Suaralidik.com – Pemerintah Kabupaten Bolmong melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar sosialisasi tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan. Kegiatan yang diselenggarakan Rabu (5/12/2018) di Aula Kantor Bupati Lantai II ini, dibuka langsung oleh Assisten II, Ir. Yudha Rantung mewakili Bupati Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow.

Guna melakukan pelayanan publik yang maksimal, Pemkab Bolmong terus melakukan pembaruan regulasi. Salah satunya dengan mulai menerapkan peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Hadir dalam mengisi materi pada kegiatan sosialisasi tersebut yakni, perwakilan Ombudsman RI, Perwakilan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara, instansi terkait, Perbankan, DPMTSP Kabupaten Bolmong, serta para peserta yang merupakan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bolmong.

Foto salah satu pemateri pada saat kegiatan sosialisasi perijinan berbasis online
Foto : salah satu pemateri pada saat kegiatan sosialisasi perijinan berbasis online

Dalam sambutannya Yudha mengatakan, sosialisasi ini juga sebagai pengenalan terhadap pengurusan izin melalui aplikasi online, melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). “Penerapan aplikasi OSS di perizinan terpadu secara online berkaitan dengan komitmen Pemda Bolmong dalam meningkatkan pelayanan publik. Melalui aplikasi ini, pengusaha yang ingin mengurus izin bisa langsung mengetahui proses pengurusan berjalan atau tidak. Karena sektor pelayanannya sudah terintegrasi secara online. Selain itu, setiap perizinan yang keluar akan mendapatkan nomor induk berusaha(NIB),” Ujar Yudha.

Dengan adanya aplikasi OSS dalam pengurusan ijin ini, dapat mempercepat dan mempermudah bagi pelaku usaha dalam mengurus perijinan karena dapat dilakukan lewat aplikasi yang ada di smartphone, ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Iryanto Husain menjelaskan, setelah NPWP selesai, OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, NIB ini dikeluarkan dalam bentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.

“Nantinya, NIB akan berfungsi sebagai identitas berusaha dan dapat digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Termasuk saat harus memenuhi persyaratan lain untuk izin usaha dan izin komersial atau operasional,” kata Husain.

Foto para peserta pelaku usaha, saat mengikuti acara sosialisasi
Foto : para peserta pelaku usaha, saat mengikuti acara sosialisasi

Ia menambahkan, NIB juga akan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan. “Pelaku usaha yang telah menerima NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tukasnya. (***Is/Adve)