banner pemkot makassar 2024
iklan PDAM Pemkot Makassar

Sepanjang Sejarah, Inilah Pertama Kalinya Pemkab Sinjai Raih Predikat WTP Di BPK Makassar

waktu baca 2 menit
Pemkab Sinjai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2016 dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kantor BPK, Jalan AP Pettarani, Makassar. Senin(5/6)

Suara Lidik Sinjai,- Pemerintah Sinjai dibawah kepemimpinan Sabirin Yahya-Andi Fajar Yanwar akhirnya mengukir sejarah, untuk pertama kalinya Sinjai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2016 dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) hari ini di Kantor BPK, Jalan AP Pettarani, Makassar. Senin(5/6)

Pemkab Sinjai
Pemkab Sinjai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2016 dengan predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kantor BPK, Jalan AP Pettarani, Makassar. Senin(5/6)

Sinjai dianggap berhak mendapatkan WTP dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tdk ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Penerimaan penghargaan sendiri dihadiri oleh Wakil Bupati Sinjai Andi Fajar Yanwar, Ketua DPRD Sinjai Abd.Haris Umar, Asisten, dan SKPD, Selama ini Sinjai hanya mampu mendapatkan WDP yang diraih selama 10 tahun.

Wakil Bupati Sinjai, H. Andi Fajar Yanwar mengaku bersyukur atas WTP yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. “WTP yang diraih oleh Sinjai ini berkat kerjasama semua pihak, Selama ini Sinjai hanya mampu mendapatkan WDP yang diraih selama 10 tahun. Dan akhirnya Pada Tahun 2016 ini Sinjai berhasil meraih WTP dan ini patut di syukuri,” ujarnya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sinjai Ratnawati saat dihubungi terkait dengan penghargaan ini membenarkannya.

“Iye ndi kami sementara ada di BPK Makassar untuk menerima penghargaan WTP untuk yang pertama kalinya untuk Sinjai,”Katanya.

Penyajian Laporan keuangan Kab Sinjai telah dianggap wajar dan sesuai dengan kriteria berkaitan dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Kecukupan Pengungkapan serta kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah. (hms/bcht)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

perhapmi
perhapmi