Pemkab Tak Boleh Kelola PT, Ketua DPRD Bulukumba Sarankan Tutup Akper

oleh
Reses ketua dan sejumlah anggota DPRD Bulukumba. Selasa (5/12/17).
Reses ketua dan sejumlah anggota DPRD Bulukumba. Selasa (5/12/17).

BULUKUMBA, Suaralidik.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menyarankan pemerintah kabupaten (Pemkab) agar menutup kampus Akademi Keperawatan (Akper) 2018 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Hamzah Pangki saat melakukan reses atau kunjungan kerja dengan beberapa anggota DPRD lainnya di kampus tersebut, Selasa (5/12/17).

Menurutnya, pada tahun 2012 lalu telah terbit peraturan menteri kesehatan bahwa pemerintah tidak boleh lagi mengelola perguruan tinggi (PT), namun sepertinya hal itu tak diindahkan pemkab. Malahan, Andi Hamzah Pangki menuturkan bahwa Bupati mengeluarkan keputusan kerja sama dengan yayasan Akper tanpa sepengetahuan DPRD.

“Akper itu milik pemerintah, cuman ada sebab keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati. kerjasama per Agustus lalu dengan yayasan tanpa sepengetahuan DPRD. Padahal semestinya aset tersebut harus diketahui DPRD minimal memberitahukan bahwa Akper ini kerja sama dengan yayasan dalam bentuk persuratan. Karena kita ketahui makanya mestinya disitu sudah tidak bisa lagi,” ujar Ketua DPRD dua periode itu.

Hamzah Pangki meminta soal masih berlanjutnya kerjasama yayasan itu agar pihak DPRD dan Pemkab duduk bersama membahas kampus Akper tersebut.

Dirinya juga menghimbau 2018 tidak boleh lagi ada penerimaan mahasiswa Akper Karena mahasiswanya juga hanya sekitar 32 orang dengan akreditasi C. Namun tetap ingin agar mahasiswanya yang sekarang selesai.

“Kami juga menyarankan ke pemkab supaya Akper kita tutup karena sesuai dengan aturan Dikti, dan aset yang tidak terpelihara dalam lokasi Akper ditumbuhi semak-semak bagusnya dijadikan kantor 1 atap tempat pelayanan seperti, Capil dan Perizinan mengingat luas aset cukup memungkinkan,” tambah Hamzah Pangki.

Lanjutnya, hal yang dinilai tidak bermanfaat adalah selama kerjasama, yayasan tersebut tak pernah sekalipun berkonstribusi terhadap daerah, padahal pihak DPRD telah menganggarkan sebesar 2 Miliar di 2017 ini.

“Luas sekali lahan di sana dan itu milik pemerintah. Daripada dipakai oleh yayasan dan tidak ada kontribusi kepada daerah. Justru kita memberikan anggaran kemarin di 2017 itu 2 Miliar lebih,makanya di 2018 tdk usah lagi ada penerimaan. Mari kita bicaraka aset Akper ini secara bersama, harus dihabiskan ditamatkan dlu ini mahasiswanya baru distop,” kunci ketua Golkar Bulukumba itu.

Indra Charrunnisa