Pemuda Desa Papanloe Persoalkan Perbup Bantaeng No.38 Thn 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD

  • Bagikan
pemuda sorot tentang pemilihan anggota BPD di desa papanloe bantaeng
Ilustrasi pemilihan anggota BPD di desa

Bantaeng, suaralidik.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga Legislatif Desa dengan tugas pokok seperti pengawasan, penyaringan aspirasi dan merancang dan membahas peraturan bersama Kepala Desa. Hal tersebut berdasarkan ketentuan UU DESA (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) pasal 55.

Dilihat dari tugas pokok serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, realisasi yang terjadi di masyarakat justru kebanyakan tidak terlaksana dengan baik bahkan terkesan formalitas saja. Termasuk yang terjadi di Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng provinsi Sulawesi selatan.

Perbup Bantaeng No.38 Thn 2018 Tentang Pengisian Anggota BPD

Perbup (Peraturan Bupati) Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Teknis Kelembagaan BPD di Bantaeng mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak, terutama pada bagian satu (Pengisian Anggota BPD) paragraf tiga (Tahapan Pemilihan) yakni pasal 15 sampai pasal 18 Perbup ini.

Sorotan tersebut datang dari beberapa pemuda-pemudi Desa Papanloe. mereka mempermasalhkan cara pemilihannya serta jumlah pemilih yang diduga hanya menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu.

Seperti yang dilontarkan oleh Irwan Pemuda dari Dusun Kayu Loe Desa Papanloe”, 15 orang pemilih per Dusun serta 1 orang keterwakilan perempuan, kemudian yang rekomendasi nama-nama pemilih tersebut adalah Kepala Dusun memperlihatkan Sistem Demokrasi yang cacat”. Ujarnya (10/07/2020)

“Kami menduga hal ini bukan untuk kepentingan Desa apalagi untuk orang banyak tetapi justru untuk kepentingan seseorang atau kelompok tertentu, jadi lebih efektifnya adalah pemilihan secara umum” Tegas Irwan yang juga merupakan Ketua Karang Taruna Desa Papanloe.

Penyaringan Anggota BPD Perlu Dilakukan

Ilustrasi pemilihan anggota BPD di desa

Riswandi Haris Pemuda Dusun Papanloe Desa Papanloe juga menyoroti hal tersebut. Dia bahkan menyebutkan kalau BPD hanya sekedar nama dan SK namun tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

“Keberadaan BPD sebagai struktural desa dari dulu hingga saat ini tidak jelas, hanya sekedar nama dan SK namun tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya”, tegas Riswandi pada Kamis (09/07/2020) kemarin.

Mahasiswa S2 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini berharap regulasi terkait pemilihan BPD bukan dilaksanakan secara keterwakilan melainkan dipilih secara umum.

“Oleh karena itu, kedepannya harus ada pembekalan khusus untuk anggota BPD serta regulasi pemilihannya tidak melalui sistem keterwakilan tapi di pilih secara umum”. Harapannya

Syarifuddin S.P pemuda Dusun Papanloe Desa Papanloe juga menyampaikan pentingnya peran BPD dalam pembangunan Desa, sehingga penyaringannya harus baik.

“Perlu kita pahami bersama bahwa BPD berperan penting dalam pembangunan Desa, jadi kedepan sebaiknya kepengurusan BPD harus melalui penyaringan yang baik dengan melibatkan masyarakat dalam memilih, tanpa sistem keterwakilan, Sehingga struktur keanggotaan BPD dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya”. Ujar Syarif (09/07/2020)

Selain pandangan dari beberapa Pemuda Desa tersebut, juga ada pandangan dari Asrawati salah satu perwakilan Pemudi Desa Papanloe yang manyampaikan kesepakatan terhadap harapan para pemuda Desa Papanloe.

“BPD memiliki peran penting dalam pembangunan desa. namun saat ini masih ada masyarakat yang tidak tahu apa itu BPD, apa fungsinya dan siapa anggotanya. Saya sepakat dengan pendapat Ketua Karang Taruna Desa Papanloe dan Pemuda Desa lainnya bahwa pemilihan secara umum adalah langkah paling efektif untuk pemilihan BPD supaya semua masyarakat juga tau”. Ujar Asrawati Mahasiswa Universitas Islam Makassar (10/07/2020)

Lidik Pro Bantaeng Menyikapi Kritis Pemuda dan Pemudi di Desa Papan Loe

Menyikapi kritis pemuda dan pemudi desa Papan Loe, salah satu aktivis Lidik Pro Kabupaten Bantaeng Risal Efendi Jaya menjelaskan fungsi anggota BPD.

“Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. BPD harus betul-betul menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya, kalau saja dari tahapan pemilihan anggota BPD sudah terkesan atas kepentingan seseorang atau kelompok tertentu, tentunya menjadi langkah awal yang buruk dalam menerapkan pengawasan”. jelas Risal.

Pihaknya juga berharap agar PEMDA, DPRD dan Instansi terkait di Kabupaten Bantaeng melakukan revisi pada poin sistem pemilihan Anggota BPD.

Informasi yang dihimpun, pemilihan anggota BPD di Desa papanloe akan diselenggarakan beberapa bulan ke depan dan bakal calon anggota BPD sudah melakukan persiapan berkas .(*)

Baca Juga : Website Desa ( Sistem Informasi Desa ) yang dibutuhkan Pemerintah desa menghadapi tantangan era digital 4.0

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *