Penerbitan Izin Lokasi SPBU Caile Bulukumba Di Persoalkan

oleh

SUARALIDIK.com,BULUKUMBA – Dahulu bisnis mengelola SPBU menjadi pilihan bagi pengusaha dengan modal besar untuk berbisnis jual beli minyak. Keuntungan dari margin penjualan minyak masih cukup besar masuk ke kantong, namun kini bisnis ini tidak lagi menjanjikan. “Termasuk persaingan usaha. Dalam satu ruas jalan saja, itu banyak yang membuka SPBU. Semakin mudah saat ini menemukan SPBU. Tidak lagi memperhatikan jarak khusus. Tidak prospek seperti dulu lagi mengelola SPBU ini,” kata Pengusaha SPBU Andi Irfan Gaffar kepada Redaksi SuaraLidik.com, Selasa (27/9) malam

Pemilik SPBU 74.925.39, Irfan Gaffar ( kaos putih ) yang merasa dirugikan atas pembangunan SPBU baru di Kel.Caile - ANDI AWAL/SUARALIDIK.com
Pemilik SPBU 74.925.39, Irfan Gaffar ( kaos putih ) yang merasa dirugikan atas pembangunan SPBU baru di Kel.Caile – ANDI AWAL/SUARALIDIK.com

Irfan Gaffar yang mengelolah SPBU 74.925.39 dan terletak di jalan Akhmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Bulukumba ini merasa keberatan dan mempersoalkan izin pendirian salah satu lokasi penambahan SPBU baru yang berada di wilayah Kelurahan Caile dan hanya berjarak kurang lebih 1 KM dari lokasi SPBU miliknya yang telah beroperasi sejak 30 tahun tersebut.

Atas persuratan kami kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 28 April 2016 yang meminta agar Bupati Bulukumba meninjau kembali pembangunan dan perizinan SPBU milik H.Hamzah dan telah di disposisi kepada Kadis Tata Ruang, Kadis Perijinan dan Kadis Perindag Bulukumba, dan merujuk atas Surat Teguran Kadis Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Bulukumba bernomor 817/DTRPCK/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang di tujukan kepada pemilik H.Hamzah Patapari bahwa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan dan membangun SPBU tersebut, namun ybs tetap melanjutkan pembangunan SPBUnya atas adanya kongkalikong dengan SR Pertamina Makassar dengan staf dari Kantor Perizinan Bulukumba ” terang Irfan Gaffar.

Atas tetap dilanjutkannya pembangunan SPBU terzebut, Irfan Gaffar merasa di rugikan bukan hanya oleh Pemerintah kabupaten Bulukumba, namun juga oleh Pihak Pertamina Region VII Makassar. Selain persaingan, harga jual dan margin yag diperoleh dari penjulan BBM ke masyarakat juga semakin kecil. Sementara beban atau tanggungan manajemen SPBU yang di kelolahnya juga besar.

Irfan Gaffar mengatakan lokasi SPBU milik Hamzah Patapari tersebut bertentangan dengan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPHMIGAS) Nomor 06 Tahun 2015 pasal 6 huruf (g) dan (h).

Didalam Peraturan BPHMIGAS tersebut dijelaskan :
(g) Lokasi yang akan dibangun sarana sub penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi penyalur berupa agen penyalur minyak solar ( APMS) terdekat atau 10 ( sepuluh) km dari penyalur berupa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(h) Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

Pemberian izin pembangunan lokasi oleh Dinas Perizinan Bulukumba kepada Hamzah Patapari adalah sebuah perbuatan melawan hukum, oleh karena jarak antara lokasi sub penyalur SPBU tersebut dengan lokasi SPBU kami tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan Undang-Undang BPHMIGAS ” urai Irfan.

Irfan Gaffar pun telah melakukan penyuratan kepada Ketua DPRD Bulukumba sejak bulan Mei 2016 namun pihak DPRD belum melakukan hearing kepada pihak-pihak terkait yang di anggap oleh Irfan ada tendensi politik di dalamnya.

REDAKSI ; andi awal-suaralidik.com