Penetapan APBD 2018 Bolaang Mongondow Mandek Karena Internal DPRD Diduga Pecah

oleh

BOLMONG, Suaralidik.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara Tahun 2018 menuai polemik, pasalnya hingga saat ini APBD itu belum juga ditetapkan, padahal draft tersebut tinggal tandatangani oleh ketua DPRD BolMong, Welty Komaling, untuk dilanjutkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Hal ini memicu reaksi sejumlah anggota DPRD BolMong. Bahkan beredar isu, internal DPRD Diduga pecah dan tidak kompak. Itu terbukti setelah sejumlah Legislator menggelar jumpa pers dengan sejumlah wartawan, Kamis (30/11/17).

Bertempat di ruang kerjanya Wakil Ketua DPRD Bolmong, Kamran Muktar. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas, hal yang paling penting menurut Kamran Muktar terkait dengan proses pengambilan keputusan di DPRD yang harusnya bukan melalui perorangan saja.

“Yang pertama lembaga ini adalah lembaga yang sifatnya bukan orang perorang karena hak semua anggota DPRD ini sama, kemudian yang kedua prinsip pengambilan keputusan yang ada di DPRD ini sifatnya kolektif kolegial maka didalam tata tertib tidak ada yang mengutamakan ini atau itu. Yang ketiga semua proses di DPRD dilakukan lewat Badan Musyawarah (Banmus),” ungkapnya.

Lanjut Kamran, persoalan paripurna DPRD dilaksanakan atas pendelegasian Ketua DPRD, kemudian komunikasi antara pimpinan dengan Bupati dan ketua DPRD itu dilakukan.

“Ketua DPRD hadir disini dan beliau menjawab belum bisa memimpin rapat dengan alasan belum ganti baju, sehingga didelegasikan kepada pimpinan yang lain,” tambahnya.

Jadi secara prosedural menurut Kamran tak ada masalah, kemudian rapat paripurna juga tak ada masalah, itu semua sah sesuai dengan notulen yang disiapkan, termasuk kronologis proses perjalanan pembahasan RAPBD menjadi APBD.

Politsi senior inipun menambahkan kenapa proses pengambilan keputusan kolektif kolegial, karena DPRD berfikir tidak hanya 30 orang legislator saja, DPRD berfikir untuk Rakyat Bolmong yang kurang lebih 240 ribu jiwa.

“Tidak bisa daerah ini terpenjara hanya karena ulah satu orang pembangunan harus jalan dan pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan perlu diketahui bahwa Fraksi PDI-P menerima RAPBD ditetapkan menjadi APBD, nah ini kan lucu logikanya terbalik Fraksi menerima tetapi Personalnya tidak menerima,” Sindir kamran.

Sementara itu anggota DPRD dari PKS, Moh Syahrudin Mokoagow menambahkan, perlu ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling ketahui para pendahulu di daerah itu mendirikan Bolaang Mongondow tidak dikhususkan untuk memprioritaskan satu orang, ini penting untuk jadi catatan supaya tidak muncul berbagai spekulasi seperti di Jakarta dengan kasus “Papa Minta Saham”, “Disini papa minta minta ini kan bahaya, ungkapnya.

Lanjut Syahrudin menegaskan, “Sekali lagi saya pribadi dan seluruh personil Fraksi Gabungan tidak ridho dan tidak ikhlas jika daerah Bolaang Mongondow ini, hanya dipermainkan oleh oknum-oknum yang terkesan hanya mengejar kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat Bolaang Mongondow,” tegas Moh Syahrudin Mokoagow.

Sementara diketahui, ketua DPRD BolMong, Welty Komaling mengungkapkan alasannya tidak menandatangani perihal APBD 2018 dikarenakan tal dilibatkan dalam pembahasan.

“Saya tidak dilibatkan dalam pembahasan hingga paripurna rancangan APBD tersebut,” bebernya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Ismail Ambaru