Perangkat Desa Rangkap Jabatan, Pemuda dan Mahasiswa Angkat Bicara

oleh
Pemuda dan mahasiswa angkat bicara

Sinjai, suaralidik.com – Praktek rangkap jabatan yang melibatkan perangkat desa di sinjai borong hadirkan kritik dari pemuda dan mahasiswa sinjai borong. (Sabtu, 16 Maret 2017)

Surat penyampaian Sekda. Sinjai.

Seperti diketahui beberapa perangkat desa di kecamatan sinjai borong dinyatakan diterima menjadi anggota PPK dan PPS melalui seleksi yang di gelar KPU beberapa waktu lalu.

Menurut salah seorang Mahasiswa Unismuh Makassar asal sinjai borong, bahwa Pemerintah Kecamatan Sinjai Borong telah melakukan Pembiaran karena tidak menerapkan Surat Edaran Plt Sekertaris Daerah Kab. Sinjai tertanggal 25 Oktober 2017.

Pemuda dan mahasiswa angkat bicara

_”Pemerintah kecamatan telah melakukan pembiaran terhadap perangkat desa yang rangkap jabatannya menjadi Anggota PPK/PPS , Sementara mereka menerima Surat Edaran Plt Sekertaris Daerah kabupaten Sinjai tertanggal 25 Oktober 2017 yang jelas melarang adanya rangkap jabatan”_ Kata Muhammad Saifullah

Sementara itu tokoh pemuda Sinjai Borong Sholeh Sholihin, menilai rangkap jabatan ini tidak dapat menciptakan pelayanan publik yang maksimal dan saraf akan praktek KKN.

_”Perangkat desa yang terlibat menjadi anggota PPS ataupun PPK sudah pasti tidak bisa menciptakan pelayanan publik yang maksimal, selain itu hal ini saraf dengan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) karena bagaimana mungkin dalam hal ini camat dan kepala desa tidak angkat bicara soal ini sementara mereka pahami bahwa ada regulasinya yang melarang.”_ Jelas Sholeh Sholihin

Pada tahapan rekrutmen anggota PPK/PPS di KPU yang lalu Pemerintah Kabupaten Sinjai telah memberi peringatan bagi perangkat desa yang berkeinginan mendaftarkan diri dan dinyatakan diterima pada pelaksanaan rekrutmen PPK dan PPS di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk memilih jabatan apakah menjadi perangkat desa atau PPK/PPS, Melalui Surat Edaran Plt Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai tertanggal 25 Oktober 2017.(DWS/AD)