Perbub Dinilai Bermasalah, Bupati Gorut Didemo

oleh

Sekda Gorontalo Utara (Gorut), Ridwan Yasin saat menerima massa aksi,(foto humas).

Gorontalo, Suaralidik.com – Merasa Peraturan Bupati (perbub) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah berlaku, ratusan massa yang mengatas namakan kelompok Masyarakat Peduli Gorut (MPG) mendatangi kantor Bupati Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo, Kamis 22/11/2018.

Dalam orasinya massa meminta Bupati Indra Yasin mencabut Perbub tersebut, mengingat perbub tersebut menurut masa sangat rancuh, dan salah tafsir.

“Peraturan bupati harus dicabut karena secara sepintas kami melihat itu bertentangan dengan Perda. Hirarkinya, tidak boleh bertentangan, jadi ini harus dijelaskan. Kedua, jika memang peraturan bupati sudah benar, maka PPK yang harus dibubarkan, sebab sudah salah tafsir dengan peraturan tersebut,” ujar Herman Adam selaku coordinator lapangan (korlap).

Sekretaris Daerah (Sekda) Ridwan Yasin yang menerima massa, mengundang beberapa perwakilan masyarakat pendemo ke ruang kerjanya, guna mencari solusi mengenai permasalahan yang diutarakan orator.

“Alangkah baiknya kita berdialog bersama agar bisa mencari solusi dengan kepala dingin, untuk itu diharapkan beberapa perwakilan dari masyarakat, saya kira ada 5 orang. Mari kita berdialog bersama dengan anggota PPK yang saat ini sudah ada di sini,” ajak Ridwan.

Setelah beberapa jam berdiskusi, hasil pertemuan sementara antara pendemo, PPK, dan Sekda, ditetapkan bahwa PPK akan mengumpulkan data terkait gugatan-gugatan tentang pilkades di beberapa desa, yang selanjutnya pihak-pihak tersebut akan melakukan pertemuan lanjutan, yang akan dilaksanakan pada hari Senin (26/11) nanti.

Usai diskusi Ridwan Yasin kepada awak media menyampaikan, pemerintah akan berupaya mencari solusi pada Senin pekan depan sesuai kesepakatan bersama.

“Terkait permintaan pihak pendemo yang ingin ada revisi perbub, maupun pembubaran PPK, kami selaku pemerintah akan mencari solusi terbaik, yakni pada pertemuan hari Senin pekan depan. Yang pasti PPK telah bekerja secara Profesional, jadi kalau memang selama ini masih ada kekurangan, maka PPK akan melakukan perbaikan-perbaikan. Karena mereka sudah diberikan kewenangan oleh bapak bupati dan sesuai keputusan bupati untuk melaksanakan tugas itu,” jelasnya.

Sekda juga berharap, pada pertemuan nanti bisa menemukan solusi terbaik, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya harap pada pertemuan pekan depan akan menemukan solusi yang terbaik,”harap Sekda yang baru sepekan dilantik ini,(***TR/03).