Peringati Hari Buruh, FSPMI Gorontalo Gelar Aksi Damai

oleh -

Ratusan buruh saat menggelar orasi depan BPJS kota Gorontalo, Rabu 01/05/2019,(foto istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Peringati Hari Buruh 1 Mei 2019 atau May Day, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi damai dibeberapa titik di Kota Gorontalo, Rabu 01/05/2019.

Mengawali aksinya, FSPMI menggelar orasi depan kantor Radio Republik Indonesia (RRI), bundaran Hulondalo Indah, kantor BPJS dan berlanjut depan kantor Wali Kota Gorontalo.

Dalam oransinya Koordinator aksi Andrika Hasan menyerukan untuk menolak upah murah, dan penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) 78 2015, karena dinilai PP tersebut lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dan mengorbankan nasib buruh untuk mendapatkan upah yang layak.

“Isu pertama kami adalah upah, kami lebih menekankan kepada UMP, karena masih banyak perusahaan yang belum memberikan upah buruh sesuai UMP. Kedua meminta PP 78 2015 yang ditetapkan persiden itu dicabut,”tegas Andrika.

Masa juga meminta penghapusan outsourcing. Sebab menurut Andrika outsourcing yang berkedok pemagangan merupakan sistim perbudakan moderen, karena tidak ada kepastian kerja.

“Sewaktu waktu akan ada pemutusan masa kontrak kerja, tidak ada kepastian kerja dan tak ada masa depan bagi kaum buruh kedepan karena harus dipututus masa kerjanya kemudian di outsourcing kembali,”kata Andrika.

“Kami minta BPJS ketenaga kerjaan meningkatkan pelayanan, agar kaum buruh dapat terlayani dengan baik, kerana buruh harus diperhatikan oleh pemerintah,”lanjut Andrika.

Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha yang menyambut langsung massa aksi depan kantor Wali Kota mengungkapkan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan para buruh mengenai UMP. Karena menurutnya masih ada perusahaan dikota Gorontalo yang hingga kini belum memberikan upah sesuai UMP..

“Kami akan memberikan surat peringatan kepada perusahaan yang belum menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,”jelas Marten.

Lanjut Marten, Apa yang menjadi aspirasi para buruh harus direspon positif oleh pemerintah, baik itu kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

“Aksi ini bisa menjadi evaluasi bagi kami selaku pemerintah maupun perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. Mutu kerja perusahaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa seorang buruh,”tutup Marten.(***Rollink).