Pertamina Makassar Diimbau Mengkaji Kembali Edaran Beli Pertalite Bagi Nelayan  !  

oleh
Foto : Ketua DPD Lidik Pro Ujung Bulu meminta edaran Pertamina agar nelayan membeli Pertalite di SPBU untuk dikaji kembali

BULUKUMBA, Suaralidik.Com –  Pihak  Perusahaan  Tambang Gas dan Minyak   (Pertamina)  Makassar  diimbau   mengkaji  kembali  edaran  yang  menyatakan bahwa  nelayan  hanya  dapat membeli  BBM jenis Pertalite  di  SPBU.

Baca juga: Nelayan Bulukumba Enggan Melaut, Ternyata Dipicu Seruan SPBU Untuk Beli Pertalite

Himbauan itu  disampaikan  Fajar  Hidayata, Ketua  DPD  Lidik Pro Kecamatan  Ujung  Bulu. Dia menanggapi  dampak   dari edaran  tersebut  yakni   tidak  turunnya  melaut  para  nelayan.

Lebih lanjut  aktivis ini  merasa  Sense  of  social  dari  perusahaan  plat  merah itu  harus  ditinjau kembali. Jika  nelayan  diminta  membeli  Pertalite di SPBU, ini  amat  memberatkan. Mengingat kemampuan nelayan    ekonomi   bawah.

“Lain halnya  dengan nelayan  yang memiliki alat tangkap  besar. Mereka memiliki  kemapuan financial yang memadai. Saya kira harus  ada solusi  dari  Pertamina  Makassar,”tutur  Fajar.

Dia lalu  menyinggung optimalisasi  sejumlah SPBU  nelayan  di Bulukumba yang  harus dioptimalkan. SPBU nelayan  seperti di Bulukumpa.

Maksudnya, jika Pertamina Region Makassar meninjau kembali SPBU-SPBU yang peruntukannya buat nelayan. Banyak yang teridentifikasi ini sudah tidak aktif. Akibatnya, nelayan harus membeli BBM di SPBU umum.

“Inilah problem yang dihadapi nelayan kita. Pertamina Region Makassar harus bisa melihat persoalan masyarakat nelayan,”tukasnya.

Sebagai  mana Informasi  yang  diperoleh  di  beberapa  SPBU di  Bulukumba menyebutkan  bahwa  mereka  sudah tak melayani  nelayan membeli  BBM jenis  premium (Baca :  Bensin).  Pihak SPBU  di Bulukumba  tidak  ingin  melanggar  edaran Pertamina.   Oleh Karena itu  mereka  juga serba  salah.

“Dengan adanya  edaran itu, kami tak ingin mendapat  sanksi. Sehingga, mohon maaf, untuk nelayan kami  hanya  melayani  pembelian Pertalite,”terang  sumber  yang meminta  identitasnya  tak dimediakan.

“Kami minta Stakeholder  SKPD  atau  OPD  terkait di  Pemkab Bulukumba  menyikapi  serius  kondisi  ini. Demi masyarakat dan peningkatan  ekonomi  mereka,”tandas  Fajar.(***DRWS)