banner 728x250

banner 728x250

banner 728x250

Polda Sulsel Gelar Konferensi Pers Terkait Penyalahgunaan Minyak Goreng di Kota Makassar

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana, Menggelar Konferensi Pers Terkait Penyalahgunaan Minyak Goreng di Kota Makassar, Senin (21/02/2022).

Makassar, SuaraLidik.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar Konferensi Pers terkait penyalahgunaan alokasi DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) RDP Palm Olien (Minyak Goreng Curah), yang dilaksanakan di Pelabuhan Soekarno Hatta, Jalan Nusantara No. 378, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, kota Makassar, Senin (21/02/2022).

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Komang Suartana, SH, S.IK, MH dalam konferensi persnya mengatakan bahwa, kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng di kota Makassar. Maka dari itu Polri hadir untuk melaksanakan penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas Pangan, dan hasil penyelidikan ditemukan penyalahgunaan minyak goreng yang tidak tepat sasaran.

banner 728x250

Lanjut Komang Suartana mengatakan, minyak goreng tersebut milik produsen PT. SMART, TBK yang di kirim dari Kabupaten Tarjun Kalimantan Selatan ke kota Makassar sejumlah 1.850 ton. Dari hasil temuan tersebut, 61,18 ton diantaranya di distribusikan ke pabrik industri, yang seharusnya minyak goreng tersebut untuk konsumen rumah tangga.

Komang Suartana mengungkapkan kronologis kejadiannya, dimana PT. SMART, TBK telah mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) ke Kemendag RI, dengan kewajiban melaksanakan DMO, DPO RBD Palm Oilen (Minyak Goreng Curah) sebanyak 1.850 ton. Pada tanggal 3 Februari 2022 dimuatlah minyak goreng dari Kabupaten Tarjun Kalimantan Selatan dengan menggunakan Vessel Tanker BUANA MAS PERSADA menuju Pelabuhan Soekarno Hatta kota Makassar, lalu tanggal 5 Februari 2022 minyak goreng tersebut tiba di kota Makassar, yang kemudian tanggal 6-7 Februari 2022 minyak goreng yang berada didalam kapal dimuat kedalam kilang minyak milik PT. SMART, TBK, dan tanggal 8-19 Februari 2022 minyak goreng di distribusikan melalui distributor dengan sasaran konsumen rumah tangga dan industri. Hal tersebut merupakan pelanggaran penyalahgunaan alokasi DMO yang seharusnya minyak goreng tersebut disalurkan untuk kepentingan rumah tangga bukan kepentingan industri.

“Terduga melakukan pelanggaran penyalahgunaan alokasi DMO sebesar 20% dan DPO RDB Palm Oilen (Minyak Goreng Curah) dengan harga domestik Rp. 10.300/Kg guna mendapatkan Pencatatan Ekspor. Alokasi keperluan rumah tangga sebagian dialihkan ke industri dengan harga yang lebih tinggi, yakni Rp. 19.100/Kg dan bukan untuk keperluan rumah tangga,” ungkapnya.

Dari hasil penyelidikan, Kabid Humas Komang Suartana menjelaskan, PT. SMART, TBK telah menjual minyak goreng curah DMO dan DPO ke beberapa distributor, yaitu PT. MALINDO FEEDMILL TBK, CV. DUTA ABADI, CV. EVANDARU IND untuk kepentingan industri sebanyak 138.000 Kg atau 138 ton, dengan catatan sejumlah 76,82 ton masih tersimpan didalam kilang, tapi sudah dibeli oleh distributor seharga Rp. 19.100/Kg. PT. SMART, TBK telah menjual minyak goreng curah DMO dan DPO ke beberapa distributor, yakni PT. KILANG NABATI TERPADU, CV. DUTA ABADI, CV. EVANDARU IND untuk konsumen rumah tangga sebanyak 705.960 Kg atau 705, 96 ton dengan harga Rp. 10.300/Kg. Dengan adanya penyelewengan tersebut, mengakibatkan harga penjualan minyak goreng curah di pasar tradisional melebihi HET yang telah ditentukan, yang seharusnya Rp. 11.500 per liter menjadi Rp. 15.000 per liter.

Sementara itu, kata Komang Suartana ada beberapa barang yang telah diamankan, diantaranya sisa stok minyak goreng yang ada di kilang PT. SMART, TBK sejumlah 1.264.699 Kg, serta dokumen terkait penjualan PT. SMART, TBK dan CV. DUTA ABADI, dan dokumen terkait legalitas pendirian CV. DUTA ABADI.

“Untuk barang buktinya sendiri kita sudah amankan, diantaranya sisa stok minyak goreng yang ada di kilang PT. SMART, TBK, serta dokumen penjualan PT. SMART, TBK dan CV. DUTA ABADI, dan dokumen legalitas pendirian CV. DUTA ABADI,” jelas Komang Suartana.

Ada pun pasal yang dipersangkakan, yaitu Pasal 8A Permendag No. 8 Tahun 2022 jo Permendag No. 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor, dengan sanksi larangan atau pencabutan izin ekspor, dan Pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan Pasal 133 Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang pangan, dan Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang KPPU.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.