Pilkada Pesta Rakyat Atau Pesta Elit Daerah?

oleh -
Pilkada 2020
Foto : Ilustrasi,(foto istimewa).

Oleh Santo Ali Ketua Umum HMI Cabang Pohuwato 2019-2020.

POHUWATO, Suaralidik.com – Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut dengan Pilkada, merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Adapun tujuan dari pilkada ini sendiri adalah untuk memilih dan menetapkan siapakah yang akan memimpin daerah tertentu dalam periode lima tahun kedepan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan nya, pilkada ini menimbulkan banyak nya pro dan kontra yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari tim sukses, relawan, kader partai, maupun masyarakat yang mendukung masing-masing pasangan calon kepala daerah tertentu.

Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada) sebagai dari negara atau daerah yang berkomitmen terhadap demokrasi, Pilkada merupakan ajang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.

Katanya sih,  Pilkada disebut-sebut sebagai sebuah pesta rakyat. Disebut demikian mungkin karena saat adanya pilkada itu menandakan penghargaan pada suara rakyat, dimana seluruh rakyat dibebaskan untuk menentukan para pemimpin yang mereka harapkan. Selain itu, dikatakan “pesta” rakyat karena pada saat sebelum maupun saat pelaksanaannya seluruh rakyat ikut berperan aktif didalamnya.

Namun, dalam perkembangan dan pengamatan saat ini Pilkada  tak lagi dirasakan sebagai sebuah “pesta” rakyat. Seperti kita ketahui bersama, bahwa setiap momentumnya pasti hanya elit dalam pusarannya. Tak terkecuali di daerahku Kabupaten Pohuwato sudah tidak asing lagi bila pilkada tahun 2020 mendatang bukan pesta rakyat lagi tapi pestanya para elit dan itu jauh dari amatan rakyat yang mengingingkan demokrasi tapi jauh dari esensi demokrasi dimana rakyat hanya dijadikan tumpangan maupun alat untuk meraih sebuah kekuasaan.

Mungkin ada benarnya kata Sokrates seorang filsuf Yunani sangat mengutuk demokrasi  yang jauh dari harapan dimana alam sistem demokrasi terciptalah sistem politik koalisi yang berujung korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut menandakan jika saat ini rakyat sebagai pemilih menjadi pasif. Tak hanya sekedar pasif, bahkan saat ini banyak diantaranya yang mengacuhkan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ungkapan bahwa pilkada merupakan sebuah pesta rakyat.

Jika diamati lebih dalam, pilkada seakan-akan adalah sebuah pesta dari para elit politik dalam suatu daerah. Pilkada  menarik mereka dalam perebutan kekuasaan, para elit politik tak segan-segan untuk mengucurkan materi demi sebuah kekuasaan. Marak sekali berita yang ditayangkan di media online dan cetak bahkan media televisi tentang kekuasaan yang dilakukan oleh para parpol peserta Pilkada.

Dilihat dari segi ekonomi, pastilah tak sedikit materi yang harus dikucurkan, entah dari mana dana tersebut bersumber dan bagaimana kelak untuk mendapatkan gantinya.

Pilkada tak lagi sebagai pesta rakyat, bukan saja karena rakyat menjadi pasif. Tetapi adanya Pilkada dijadikan untuk para elit menaburkan uang untuk mendapat kekuasaan. Setelah kekuasaan di dapat, tak sedikit dari mereka lali dengan tugasnya. Kelalaian tersebut menandakan rakyat sebagai boneka politik untuk merebut kekuasaan bukan sebagai aktor di dalamnya.

Ketika Pilkada sudah main kontrak politik antar elit lalu kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dimana? Apakah itu hanya sebatas wacana atau benar adanya mereka para elit yang sering mengatasnamakan refresentasi dari rakyat itu adalah benar mewakili suara rakyat atau hanya suara segelintir elit politik saja yang haus akan kekuasaan

Segudang mimpi dan cita semoga rakyat kita bisa tercerahkan dan tidak salah dalam menentukan pilihan nantinya, apalagi tergiur janji semua dan bahasa-bahasa kampanye hoax atau bohong yang akhirnya semua tinggalah syurga telinga.(***).

HUT Kabupaten Pinrang Ke-60