Pilkada Serentak 2018, Mengapa Media Sangat Mendominasi Dalam Sistem Politik?

oleh
Foto Adhe Shira, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar

Penulis : Adhe*
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar

Foto Adhe Shira, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Uin Alauddin Makassar

Opini, SuaraLidik.Com – Sebagai bagian dari sistem dalam masyarakat (subsistem) lembaga pers atau media massa sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia, seperti pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak 2018 mendatang

Media massa yang disebut sebagai pilar keempat kekuasaan (fourth state) ini dalam berbagai platform, baik cetak, elektronik, maupun siber (online), yang memiliki fungsi menyampaikan informasi, edukasi, hiburan dan kontrol sosial, memiliki tanggung jawab dalam mengawal pilkada serentak ini. Ada kebutuhan dan hak-hak publik untuk mengetahui informasi terkait pilkada yang harus dipenuhi oleh media massa.

“Dalam proses politik, media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan setiap pesan-pesan politik kepada publik. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi publik dan mendapatkan opini public”

Politisi memanfaatkan political marketing dalam menyampaikan pesan dan informasi. Popularitas merupakan tingkat keterkenalan dimata publik. Artinya sejauh mana publik telah mengenalnya. Popularitas tidak cukup jika tidak dibarengi dengan track record yang baik.

Udianto 2013, menyebutkan meskipun populer belum tentu layak untuk dipilih. Sebaliknya meskipun memiliki kemampuan atau elektibilitas sehingga layak dipilih, tapi karena kurang populer dimata publik, maka rakyat juga tidak akan memilih. Cara mendapatkan popularitas juga didukung dengan sering munculnya di permukaan publik, bisa melalui televisi, internet, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Popularitas dan elektibilitas memiliki makna yang berbeda, akan tetapi ada keterkaitan antara keduanya yang saling mendukung.

Media saat ini menjadi lahan yang strategis dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik, dalam pembentukan opini publik dan juga membangun citra politik dimata publik. Setiap menjelang pemilu, pastinya media memiliki peran dominan dibandingkan dengan komunikasi yang bersifat orasi.

Citra politik seorang tokoh dibangun melalui media, baik itu dari kecapakannya, kepemimpinannya dan prestasi politik yang diraih. Lalu mengapa media sangat mendominasi sistem politik? Terdapat tiga alasan mengapa media dijadikan pilihan politik. Pertama, media memiliki powerfull effect yang bertujuan untuk mempengaruhi opini dan persepsi publik.

Sehingga bersedia untuk mendukung ide dan agenda politik yang telah ditentukan. Menurut studi Phillipe J.Maarek sebuah opini publik yang dikembangkan melalui media begitu kuat.

Kedua, pesan media bersifat umum, yakni dapat dijangkau oleh publik yang relatif besar dan disebarkan secara luas yang menjangkau semua lapisan publik tanpa melihat keragaman yang ada. Hal ini memungkinkan informasi yang disebarkan oleh partai politik sampai ke pelosok yang sulit dijangkau.

Ketiga, dalam sistem demokrasi modern, kampanye politik melalui media merupakan cara primer yang digunakan oleh setiap kandidat. Dimana adanya proses promosi terhadap produk-produk politik yang akan dipasarkan jika mereka terpilih atau menang. Intinya setiap kandidat mengumbar iming-iming yang begitu menakjubkan kepada publik, serta menampilkan sisi-sisi positif saat mereka berkampanye.

Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan citra positif dari publik. Tetapi saat mereka para kandidat yang terpilih sudah duduk di kursi panas pemerintahan, kebanyakan dari mereka lupa terhadap janji-janji yang diberikan saat berkampanye. Hingga pada akhirnya masyarakat hanya bisa gigit jari terhadap sistem pemerintahan saat ini.

Media sangatlah bermanfaat sebagai sarana pencitraan politik, akan tetapi bukan berarti bebas masalah. Berikut terdapat beberapa permasalahan yang terjadi akibat penyalahgunaan media. Yang seharusnya untuk menumbuhkan citra politik, malah sebaliknya.

Pertama, terjadinya bias dalam fungsi media. Selain untuk menumbuhkan citra, fungsi media seharusnya dijadikan sebagai alat kontrol dan pengendali serta pengamat politik, sehingga adanya opini public. Akan tetapi, saat ini media justru disalahgunakan oleh para politisi dan partai politik. Mereka malah mempromosikan dan mempublikasikan dirinya agar populer dan terkenal dimata publik.

Kedua, terjadinya “perselingkuhan” media dan politik yang mengakibatkan munculnya hegemoni media. Hegemoni media adalah pemanfaatan media untuk memelihara kekuatan politik sebuah elit yang berkuasa pada akhirnya berkontribusi pada pengendalian gagasan-gagasan sebuah publik oleh orang-orang yang berkuasa.

Ketiga, kolonialisasi politik oleh media Artinya semakin tidak jelasnya pemisahan kekuasaan antara kedua sistem yakni media dan politik. Bahaya yang harus dicegah dari adanya kolonialisasi politik, yaitu ketika penghalalan segala cara oleh media agar dapat menyukseskan partai politik. Dalam hal ini, kedaulatan publik telah digantikan dengan kedaulatan media. Media lebih berkuasa saat ini.