Polemik Pengisian Wabup Gorontalo, Syam : Kami Tidak Memaksa Harus Kader PPP

oleh -
Ketua DPC PPP
Foto : Ketua DPC PPP kabupaten Gorontalo Syam T. Ase,(foto Thoger/Suaralidik.com).

LIMBOTO, Suaralidik.com – Perseteruan antara PPP dan Demokrat, terkait polemik pengisian Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo yang saat ini hangat diperbincangkan oleh masyarakat, membuat ketua DPC PPP kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase angkat bicara.

Syam T. Ase menegaskan, bahwa DPC PPP tidak pernah memaksa yang harus menjadi Wabup adalah kader PPP. Meski semua pihak mengetahui bawah Prof. Nelson Pomalingo, sebelum menjadi Bupati Gorontalo bukanlah anggota maupun kader partai PPP.

“Jika mengacu pada aturan bahwa pengisian Wabup harus diusulkan oleh dua partai pengusung, yakni Demokrat dan PPP.
Tidak boleh hari ini seolah-olah bahwa PPP yang telah mengambil alih, coba silahkan lihat dari usulan yang disodorkan oleh PPP,” tegas Syam T. Ase kepada media ini, Senin 06/01/2020.

“Sejak awal usulan kami Hamit Kuna (Hanura), yang menimbulkan penolakan teman-teman Demokrat dan itu kita ikuti. Kami kembali mengajukan 3 nama, Arifin Djakani, Ahmad Lihu dan Hadija Thayeb. Dari 3 nama itu mana kader PPP, Ahmad Lihu? Dia bukan kader PPP, dia kader Demokrat. Hanya karena berseberangan dengan Gusnar Ismail maka dia keluar dari Demokrat,” sambung Syam T. Ase.

Syam mengaku, jika PPP egois maka yang harus maju adalah dirinya selaku ketua DPC maupun sekretarisnya Jayusdi Rivai. Namun PPP tidak mau memaksakan diri dan malah memilih yang dari birokrasi, maupunĀ  kader Demokrat itu sendiri.

“Arifin Djakani yang tidak diakomodir oleh Demokrat malah kami rekrut. Apa yang menjadi kesepakatan DPC PPP dan DPC Demokrat hargailah. Dari awal kita telah menyepakati 6 nama, dan telah mengerucut menjadi 4 nama. Sementara yang diusulkan ke Bupati hanya 2 nama, 1 PPP 1 Demokrat. Tapi hingga hari ini Demokrat tetap memaksakan kehendak mengusulkan 2 nama,” tutur Syam.

“Ada salah satu surat dari DPP Demokrat yang saya lihat ingin mengintervensi bupati agar segera mengusulkan 2 nama dari Demokrat, yakni Nani Mokodongan, Herman Walangadi. Dan mereka meminta bupati mengabaikan surat dari DPP PPP. Lalu sebenarnya yang memaksa melanggar siapa? tanya Syam.

“Yang jadi persoalan hari ini antara DPC dan DPW Demokrat, sejak awal rapat pertemuan dengan PPP untuk membahas ini tidak pernah ketemu titik terang. Gusnar Ismail memaksakan istrinya Nani Mokodongan, sementara Hamdi Mayang memaksa kader dari DPC yang mengisinya,” tambah Syam.

Syam mengaku ketemu dengan ketua DPC Demokrat Hamdi Mayang baru sekali, tapi melakukan pertemuan dengan tim DemokratĀ  yang terdiri dari Herman Walangadi, Moris van Gobel, dan Lasena setiap kali.

Bahkan saya minta mereka menelepon ketua DPC, dan ketua DPC mengatakan apapun keputusan tim dirinya menyetujuinya. Meski hanya ketemu dengan tim kami pun menghargai itu,” terang Syam.

“Karena saya sadar, saya hanya ketua DPC, sementara pak Hamdi Mayang ketua Demokrat yang levelnya lebih tinggi dari saya. Sehingga mungkin dia malu ketemu dengan saya yang hanya ketua DPC,” kata Syam,(Rollink).

kpu BOLTIM
HUT Kabupaten Pinrang Ke-60