Polemik Tanda Tangan Dokumen APBD Bolmong, Efendy: Ini Bentuk Penghambatan

oleh

suaralidik.com, BOLMONG–Terkait dengan polemik draf atau Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmong untuk 2018 mendatang, Ketua LSM Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (LPKEL), Efendy Abdul Kadir, Angkat bicara. Dalam rilisnya, Ia menegaskan bahwa tidak ditandatanganinya draf atau dokumen tersebut merupakan bentuk penghambatan Pembangunan di Bolaang Mongondow.

“Ingat! APBD ujung ujungnya adalah untuk kepentingan dan Kesejahteraan Rakyat Bolaang Mongondow, karena APBD itu harus berpihak pada rakyat bukan kepentingan oknum-oknum tertentu di Gedung Parlemen Bolmong.” Ujarnya.

Ia menambahkan, jika alasan Ketua Dewan mengatakan Ia tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut, itu satu hal yang tidak mungkin terjadi, sebab kapasitas sebagai Ketua Dewan Pimpinan tertinggi di gedung parlemen tidak mungkin dilangkahi oleh anggota atau Pimpinan Komisi, atau Pimpinan Fraksi di DPRD.

“Kalau hal ini menjadi alasan tidak ditandatangani oleh Ketua karena tidak dilibatkan dalam Pembahasan, maka patut dipertanyakan kinerja Ketua di DPRD selama ini. Kalau tidak dilibatkan ada apa?” Ungkapnya lagi.

Efendi menerangkan, seharusnya demi kepentingan rakyat, ketua semestinya cerdas menyikapi permasalahan semacam ini. Sudah sepatutntmya jika seorang ketua lebih terdepan dalam Pembahasan APBD ini, tidak hanya diam dalam ruang kerja. Bahkan Ia menyidir, bila perlu ketua bisa mendesak kepada semua anggota agar pembahasannya bukan sepihak, apalagi oleh ketua hanya dibahas sehari dengan total APBD 2018 nanti sebesar 1,3 Triliun.

“Olehnya Ketua Dewan harus bersikap kritis dalam pembahasan, bukan mau berargumen sendiri dan lantas menyalahkan yang lain. Ingat, pembahasan APBD punya Limit Waktu dan pada akhirnya tidak mau juga menandatangani APBD Tersebut.” Tutupnya. (is)


Abdul Nazaruddin

Rujadi

H.Askar

Harris Pratama