Praktek Ilegal Pekerjaan Instalasi Listrik di Bulukumba Marak Terjadi, Ini Dalangnya…

oleh
PLN Bulukumba
Rapat Koordinasi Asosiasi pemilik perusahaan yang mengantongi SBUJK di Cafe dan Restro Arky, jln. Ahmad Yani, Caile kecamatan Ujung bulu kabupaten Bulukumba, Senin (26/3/2018)

Suara Lidik Bulukumba, Maraknya praktek ilegal pekerjaan instalasi listrik oleh instalatir yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Kelistrikan ( SBUJK ) di wilayah kerja cabang Bulukumba, membuat geram para pemilik perusahaan yang mengantongi SBUJK .

Senin (26/3/2018), sejumlah pemilik perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi menggelar rapat koordinasi bersama.

Rapat Asosiasi yang dilangsungkan di Cafe dan Restro Arky Jln. Ahmad Yani, Caile kota Bulukumba ini di pimpin langsung Sekretaris Umum Forlik cabang Bulukumba Agus Gugun.

Pantauan suaralidik.com, Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam lebih, tampak hadir Ketua DPC Askomelin cabang Bulukumba Ir. A.Hermansyah Basdam, Ketua DPC AKLI Bulukumba Asnandar Yasin, ST, Ketua DPC AKEI Bulukumba Supriadi Asfar, Sekretaris DPC Aklindo wilayah Bulukumba Sinjai, Syaiful Arif, pengurus Forlik dan para direktur perusahaan instalatir.

Dalam rapat koordinasi, tampak Ketua DPC AKEI sangat geram dengan praktek para instalatir liar, praktek ilegal ini di nilai sangat merugikan perusahaan pemilik SBUJK juga masyarakat pelanggan instalasi.

Senada dengan Supriadi, Ketua Akli Asnandar Yasin akan membawa persoalan ini ke pihak berwewenang, ini sudah pelanggaran luar biasa, kami sementara melengkapi bukti pelanggaran untuk kami laporkan melalui proses hukum, agar masyarakat tidak menjadi korban atas ulah instalatir abal – abal.

Ketua DPC Askomelin yang juga Ketua Forlik Bulukumba, Ir.A.Hermansyah Basdam, di depan para instalatir yang hadir berjanji akan menindak lanjuti temuan pelanggaran yang di lakukan oknum instalatir ilegal yang di duga bekerja sama dengan oknum lembaga LIT – Tr dalam menerbitkan Sertifikat Laik Operasi ( SLO ) tanpa di dasari gambar instalasi listrik ( GIL ).

“...sementara ini kita membedah bukti dugaan pelanggarannya, setelah semua rampung,kita akan melaporkan kepada pihak berwajib, kita juga akan kirim ke direktorat jenderal ketenagalistrikan ( DJK RI ) supaya ada penanganan hukum atas dugaan kasus ini…“,tutupnya dengan nada emosi. (gg/bcht)