PT.Vale Indonesia Negosiasi Dengan Masyarakat Adat Wilayah Pemberdayaan Di Malili

oleh
Foto : Pertemuan Pihak PT.Vale Indonesia Dengan Masyarakat Adat Wilayah Pemberdayaan Di Malili
Foto : Pertemuan Pihak PT.Vale Indonesia Dengan Masyarakat Adat Wilayah Pemberdayaan Di Malili
Foto : Pertemuan Pihak PT.Vale Indonesia Dengan Masyarakat Adat Wilayah Pemberdayaan Di Malili

LIDIK PALOPO,- Proses Tindak Lanjut negoisasi atas 14 Point besar Kesepakatan Negoisasi antara Masyarakat Adat di Wilayah Pemberdayaan (Kec Maili, Wasuponda, Towuti & Nuha) dengan PT.Vale Indonesia rencana akan dimulai pada pekan ini (21/11/16).

Pada aksi Unras di 5 titik di wilayah pemberdayaan PT.Vale Indonesia (14/11/16) berakhir dimeja negoisasi yang dimediasi oleh Bupati dan Wabup Lutim dan Kapolres Lutim, Pihak PT.Vale diwakili Mr. Cory McPhee, Ratih dan Bernardus Irmanto sedangkan pihak Masyarakat Adat diwakili dari perwakilan 4 wilayah dan A.Baso ( Makole Nuha) sebagai Jubir di Otuno Room Sorowako.

Ketua Jaringan Komunikasi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI) Hamrullah  yang merupakan Salah satu penggerak masyarakat di 4 wilayah pemberdayaan mengatakan dalam negoisasi tersebut berlangsung marathon sehingga menghasilkan 14 Point besar kesepakatan.

Adapun secara garis besar poin tersebut diantaranya:

(1). Secara Prinsip PT.Vale Indonesia (PT.VI) sepakat akan tetap melaksanakan kesepakatan pada Tahun 2010

(2). PT.VI akan memberikan Documen Pasca Tambang,

(3). Sepakat untuk membicarakan hak-hak atas pemukiman masyarakat yang terdapat dalam Kontrak Karya (KK 2014),
(4). Sepakat bahwa PT.VI tidak akan mengganggu semena-mena lahan/perkebunan metica dalam KK 2014 & sambil membentuk tim inventarisasi lahan masyarakat dalam KK 2014 serta Masy tidak membuka lahan baru.

(5). Sepakat untuk kembali melakukan pengukuran HGB (Hak Guna Bangunan)

(6). Sepakat melakukan kajian lebih dalam tentang CSR,

(7). Sepakat melakukan kajian dan membicarakan permasalahan tanah tenggelam, kompensasi jalur pipa dan konflik lahan yang dimanfaatkan PT.VI

(8). Masyarakat Adat akan menyerahkan Fatwa Tata guna lahan untuk dipelajari

(9). Sepakat membentuk tim untuk melakukan evaluasi dampak pertambangan (pendangkalan) di Danau Towuti, Mahalona dan sungai Larona,

(10). Dalam menerbitkan permohonan IPPKH PT.VI akan melibatkan Pemda dan Masyarakat

(11). PT.VI akan transparan dan perbaikan mekanisme CSR termasuk dana yg terlambat tersalurkan,

(12). PT.VI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap eksternal Relations,

(13) Rehabilisasi lahan pasca tambang dengan vegetasi lokal,

(14) Membentuk tim terpadu dari tiga pilar (Pemda, Masyarakat, Perusahaan) untuk membicarakan lebih lanjut.

Tim sudah dibentuk dan di SK oleh Bupati untuk melakukan pembicaraan secara detail. Rencana Tim ini akan memulai negoisasi pada pekan-pekan ini 25-27/11 untuk Kec Malili, 28-30/11 untuk Kec Towuti, 1-3/12/ untuk Kec Wasuponda, 4-6/12 Kec Nuha dan terakhir finalisasi tim 3 pilar 12/12.

(Kemal/Sandy L)