Raih 5 Kali WTP, Kemenkeu Serahkan Piagam Penghargaan ke Pemda Boltim

oleh
Bupati Boltim, Sehan S Landjar didampingi Wabup dan Sekda Boltim menerima Piagam Penghargaan dari Kemenkeu di Lantai III kantor Bupati Boltim
Photo : Bupati Boltim, Sehan S Landjar didampingi Wabup dan Sekda Boltim menerima Piagam Penghargaan dari Kemenkeu di Lantai III kantor Bupati Boltim

Boltim – suaralidik.com, Kementrian Keuangan Republik Indonesia (RI) melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Muhdi SE SIP MIS Phd, Kamis (01/11) bertandang ke Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Kedatangan tersebut tidak lain untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemkab Boltim atas torehan predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Penyerahan piagam tersebut berlangsung di lantai III Kantor Bupati, serta disaksikan oleh seluruh jajaran pejabat eselon Pemkab Boltim.

Lewat penyampaiannya, Muhdi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Boltim yang sudah mampu mempertahankan predikat WTP lima kali secara beruntun. “Ini salah satu prestasi yang luar biasa, serta patut diberikan apresiasi. Saya pun berharap agar apa yang telah dicapai ini supaya dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Muhdi.

Smentara Bupati dalam penyampaiannya menegaskan, pencapaian predikat WTP jangan dianggap sebagai prestasi oleh Pemerintah Daerah. Pasalnya, sebagai anak bangsa serta selaku Pemerintah Daerah, wajib hukumnya untuk menjalankan aturan sesuai undang-undang yang berlaku, khususnya pengelolaan keuangan daerah.

“WTP saya anggap bukan sebagai prestasi, tapi WTP itu merupakan suatu kewajiban setiap pemerintah daerah,” tegas Bupati.

Bupati berharap kepada seluruh jajaran ASN khususnya pengguna anggaran untuk menjadikan penghargaan ini sebagai spirit melangkah lebih maju menuntaskan kewajiban dalam hal pengelolaan keuangan hingga pada penyajian laporan keuangan yang lebih baik.

“Kami bersyukur dengan meraih lima kali WTP berturut-turut, menjadikan Boltim salah satu daerah di Indonesia yang hampir mencapai titik maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, berbagai kekurangan yang menjadi catatan sebelumnya oleh BPK, wajib kita perbaiki dan tuntaskan agar kita bisa meraih predikat WTP murni tanpa catatan apapun,” harap Bupati. (***bob/TUP, HUMAS DAN PROTOKOL)