RAJA YG JADI KEPALA DAERAH. BUKAN KEPALA DAERAH JADI RAJA

oleh

3176_1040450899912_5635604_n

 

SuaraLidik.com — Masih Luthfi Mutty Berpendapat: Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, di berbagai daerah masih berdiri kerajaan2 yg memang sdh eksis jauh sebelumnya. Namun perlu dipahami bhw kerajaan2 dimaksud tdklah berdaulat secara penuh laiknya sebuah negara merdeka. Karena para raja yg akan memangku jabatan, hrs terlebih dahulu membuat perjanjian/pernyataan setia kpd pemerintah dan raja/ratu Belanda. Ada yg berupa pernyataan pendek (korte verklaring), ada pula yg berupa pernyataan panjang (lange kontracten). Ketika Indonesia merdeka, eksistensi kerajaan2 itu diakui olh negara seperti tertera dlm penjelasan UUD 1945 yg menyatakan bhw dlm wilayah Indonedia terdapat lebih dari 250 zelfbesturrende landschappen atau DAERAH SWAPRAJA.
Di samping daerah swapraja, ada pula daerah2 yg bersifat otonom atau DAERAH SWATANTRA.
Dalam perkembangan ketata negaraan kita, seiring dengan adanya desakan utk melakukan demokratisasi pemerintahan, maka daerah2 swapraja ditetapkan menjadi daerah swatantra.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan bhw daerah swapraja yg beralih status menjadi daerah swatantra, maka kepala swapraja (raja) yg sedang menjabat, sepanjang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi akan ditetapkan menjadi kepala daerah swapraja tanpa melalui pemilihan.
Berdasarkan ketentuan ini maka, raja2 di sulsel yg sedang memangku jabatan sebagai kepala daerah swapraja ketika itu, langsung diangkat menjadi kepala daerah swatantra. Jadi bukan sebaliknya, seseorg yg sementara menjabat sbg kepala daerah otonom diangkat menjadi kepala daerah swapraja.

 

Sumber: Dinding Facebook Luthfi Mutty