Rajin Hadiri Rapat, Kepala OPD Lingkup Pemkab Sinjai Akan Diberikan Penghargaan

oleh

Sinjai,suaralidik.com – Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan publik dan ekspose hasil survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah memberikan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penilaian kinerja pelayanan publik terbaik dan aparatur teladan terbaik tahun 2017.

Untuk tahun 2018 ini Pemerintah Daerah juga rencananya akan memberikan penghargaan kepada Kepala OPD teladan. Hal ini disampaikan oleh pelaksana Tugas Sekertaris Daerah Sinjai Drs. Akbar saat ditemui usai memberikan penghargaan kepada OPD maupun Aparatur terbaik di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (11/1/18).

Menurut Akbar indikator penilaian untuk Kepala OPD teladan, selain dilihat dari kinerjanya juga akan dilihat berdasarkan tingkat kehadiran dalam mengikuti setiap rapat/pertemuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai maupun rapat yang dilaksanakan oleh legislatif.

Hal ini penting untuk memberikan motivasi kepada pimpinan OPD agar selalu hadir dalam setiap agenda rapat yang dilaksanakan sebab menurutnya dalam suatu rapat terkadang ada kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan OPD khususnya menyangkut kepentingan pelayanan publik.

“Kedepan kita dilakukan penilaian kepala OPD yang bisa menjadi panutan/teladan dimana salah satu indikatornya yakni rajin mengikuti undangan rapat, baik yang dilaksanakan di Ruang Pola, di Kantor DPRD maupun ditempat lainnya sehingga ini jadi motivasi agar mereka tidak diwakilkan lagi, karena biasanya ada rapat yang harus mengambil keputusan adalah pimpinan OPD,” tuturnya.

Lebih lanjut Akbar mengungkapkan bahwa tingkat kehadiran dalam mengikuti setiap agenda rapat pemerintahan juga akan menjadi indikator penilaian dalam besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diterima setiap bulan.

“Saya sudah perintahkan agar setiap rapat harus ada absensi untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir, setelah itu direkap dan diserahkan ke instansi yang menangani kepegawaian (BKPSDMA) untuk menjadi acuan pemberian TPP,” kata Akbar. (MCS/AaNd)