GORUT, Suaralidik.com – Rapat koordinasi Forkopimda Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut), pembahasan terkait kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina dan Tenaga Kerja Luar Daerah yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim sempat diwarnai ketegangan antara pihak PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dan para aktivis, Selasa 14/07/2020.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kapolda Gorontalo, Kasrem 133 Nani Wartabone, Kabinda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Imigrasi Gorontalo, Wakil Bupati Gorut, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dandim 1314 Gorut, Kapolres, Kejari, DanBrigif, GPL, PLN UIP, LSM dan tokoh masyarakat.
Dari pantauan Suaralidik.com, ketegangan bermula saat Wagub Gorontalo sedang membacakan kesimpulan rapat tentang rencananya Forkompinda yang akan melakukan peninjauan langsung ke PLTU Tomilito. Tiba-tiba penyampaian Wagub tersebut mendapat instruksi dari pihak GLP yang meminta agar rombongan yang akan mengunjungi PLTU tidak keseluruhan masuk ke lokasi. Dengan alasan, mereka sedang menerapkan PSBB dan lokasi mereka terlalu kecil. Selain itu GLP meminta kalau boleh rombongan tidak turun dari mobil.
Pernyataan pihak PLTU ini memancing tensi dari anggota LSM dan masyarakat yang hadir. Mereka menilai GLP tidak menghargai Forkopimda, dan seakan membatasi ruang gerak para pimpinan daerah untuk melakukan kunjungan ke PLTU Tomilito.
“Kami menilai pihak GLP tidak menghargai Forkopimda, seakan membatasi pimpinan daerah ketika meninjau lokasi pekerjaan PLTU Tomilito,” tegas Ketua LSM MPP Gorut, Amin Dj. Suleman dengan nada keras.
“Seolah-olah pihak GLP menutupi yang mereka lakukan di dalam kawasan pekerjaan PLTU. Alasan mereka tidak masuk akal, hanya karena lokasi mereka kecil,” sambung Amin.
Di tempat yang sama salah satu tokoh masyarakat Gorut, Tutun Suaib juga menilai bahwa pihak GLP tidak menghargai dengan para pimpinan daerah yang ingin masuk kedalam lokasi PLTU Tomilito. Kata Tutun, GPL seolah-olah ingin membatasi para rombongan dengan alasan pihak perusahaan sementara menerapkan PSBB dan tempat kawasan terlalu kecil.
“Apalagi kalimat yang tujukan oleh GLP kepada Wagub Gorontalo dengan kalimat yang menurut kami sangat tidak etis, “Sory Pak Wagub”, ini kan aneh,” ucap Tutun.
“Kami menduga GLP menyembunyikan sesuatu yang sangat emergensi yang dirasakan oleh para buruh didalam, yang harusnya diketahui oleh perintah. Namun GLP hanya membalikan opini publik di hadapan Pemerintah,” pungkas Tutun.
Hingga berita ini terbit, awak media ini belum berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak GLP terkait tudingan LSM MPP dan tokoh masyarakat.(TR/05)
Reply post