Rapat Komisi DPRD Tahap II, Komisi C Soroti Keberadaan Tambang Ilegal Di Bulukumba

oleh

BULUKUMBA, suaralidik.com–Rapat Komisi DPRD Bulukumba Tahap II dilanjutkan hari ini, selasa (12/12). Kali ini, giliran Komisi C dari Bidang Pembangunan yang membahas APBD Pokok Tahun 2018.

Bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, dan beberapa Dinas lain yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan, rapat kali ini banyak menyoroti terkait tambang ilegal.

Di sela-sela jam istirahat rapat komisi, tim Suara Lidik sempat menemui Ketua komisi C, A. Pangerang Hakim, di ruanganya untuk wawancara.

A. Pangerang membenarkan jika Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) akan lebih menyoroti terkait keberadaan tambang ilegal di Bulukumba.

“Hampir semua pelaku tambang galian C tidak memiliki izin. Bahkan di antaranya menambang dengan semrawut tanpa pertimbangan dampak lingkungan.” Terang A. Pangerang.

Penambangan yang termasuk kategori galian C ini misalnya penambangan pasir atau bebatuan. Menurutnya, hal ini butuh ketegasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menambahkan bahwa semestinya semua aktivitas yang ilegal ditertibkan. Bahkan jika ada perusahaan tambang yang sudah dalam tahap proses (pengerjaan. Red) sebaiknya menghentikan aktivitas penambangannya dulu.

Meski sempat diwarnai penundaan oleh A. Pangerang Hakim selaku pemimpin rapat dikarenakan ketiadaan materai, namun pembahasan mengenai tambang ilegal ini tetap dilanjutkan.

Sebelum memulai kembali pembahasan, A. Pangerang terlebih dulu memberi peringatan kepada staf yang bertanggungjawab mengenai pengadaan materai ini.

“Diihat dari nilainya materai itu mungkin sepele dan murah, namun hal tersebut tetap menggunakan dana daerah, sehingga besar kecilnya harus dipertangungjawabkan.” Ujar A. Pangerang.