Raymond Kandouw: Jika Ada Hal – Hal Provokasi Mengarah Ke SARA, Apa Bedanya Dengan Alumnus 212

oleh

Minahasa, Suaralidik.com – Mungkin masih segar dalam benak mengenai dinamika luar biasa di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, dimana helatan itu sangat terasa bahkan beraroma Pilpres. Dikarenakan banyak tokoh nasional yang turut andil didalamnya.

Foto : Raymond Kandouw

Pertama ada nama mantan Presiden 2 Periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibelakang Agus – Silvy, Kedua Prabowo Subianto mengusung Anis – Sandi dan Ketiga tidak lain merupakan Ibunda Partai berlambang moncong putih Megawati Soekarno Putri dengan keyakinan bersama Ahok – Djarot.

Seperti kita ketahui, pada akhirnya pesta rakyat 5 tahunan di Ibukota Indonesia tersebut mengerucut kepada dua pasangan calon, yaitu Ahok – Djarot (Poros Nasionalis) dan Anis – Sandi (Poros Agamais) yang berujung pada intrik – intrik politik sektarian berupa polarisasi sentimen keyakinan.

Sehingga terlahirlah pemimpin baru, bernama Anies – Sandi yang akhirnya dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022 mendatang.

Isu seperti itu, seolah menjadi komoditi utama setiap menghadapi kontestasi politik hampir setiap daerah negeri. Tidak lupa hal tersebut dikutuk oleh sebagian besar warga masyarakat bumi Nyiur Melambai (Sebutan bagi Sulut,Red), mulai dapat dirasakan efeknya bahkan berhembus kencang di Pilkada serentak 2018 di 6 kabupaten/kota khususnya bagi daerah Minahasa.

Merespon propaganda bernuansa SARA yang seolah menjadi komoditi mantan Fungsionaris DPD PDI Perjuangan semasa mendiang FH Sualang masa bakti 2015 – 2010, Raymound Kandouw mengatakan, dalam AD/ART partai tentang Tugas dan Fungsi yang harus dilakukan oleh setiap anggota dan kader. Rabu (17/1/2018)

“PDI Perjuangan bukanlah partai sektarian atau fundamentalis melainkan rumah kaum nasionalis. Jika ada hal – hal provokasi mengarah ke SARA apa bedanya dengan alumnus 212 sewaktu Pilkada Ibukota Jakarta,” sambungnya.

Sebab itu, Setahu saya setiap partai wajib memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Bukan malah mengaduk opini yang implikasinya membenturkan rasionalisasi dengan hati nurani.

Senada dengan itu, Pemuda asal Desa Kalasey Kecamatan Mandolang yang aktif dalam Organisasi Mayarakat (Ormas) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Swaradika Fispol Unsrat Herald Balirante memberikan pendapatnya, Penggiringan opini masyarakat dalam Pilkada itu merupakan hal lumrah, tetapi saat menjurus ke arah sektarian berarti mereka tidak merawat marwah Ideologi Sang Proklamotor Bung Karno.

“Yaitu, Pancasila yang terlahir 1 Juni 1945! Selang beberapa waktu kedepan, saat proklamasi dikumandangkan. Selesailah perdebatan tentang keyakinan mana paling benar,” ujar Balirante, Pemuda Kalasey yang juga aktif di Organisasi Pergerakan GMNI Komisariat Swaradika Fispol Unsrat.

Kuncinya, Janganlah sampai mencampurkan masalah surga dan neraka terhadap konteks Politik saat momentum Pilkada Minahasa yang merupakan Kabupaten tersayang kita bersama. (DeonYW/Kemal)