Rekanan Surati DPRD Kabgor, Syam : Kami Akan Mencari Dalang Dibalik Proyek Tersebut

oleh -

Foto : Syam T Ase bersama Hamka Pakaja Anggota komisi lll DPRD Kabgor,(foto istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Direktur Utama PT. Alfacia Berkat Abadi Allen Rantebua, selaku pemenang tender pada proyek fiktif Pengendali Banjir Sungai Tangkobu di Kecamatan Bilato menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Sabtu 15/06/2019.

Isi surat tersebut, PT. Alfacia Berkat Abadi Allen Rantebua meminta agar DPRD dapat membantu mencarikan dan memberikan solusi pada pekerjaan yang telah dilaksanakan mencapai bobot 55,125%, pada proyek Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD) Kabupaten Gorontalo dengan nilai yang tertera dalam kontrak sebesar Rp 10.212.168.000.

“Melalui surat ini kami memohon kebijaksanaan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat agar dapat membantu mencarikan dan memberikan solusi pada pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan sisi manfaat dan faedah terhadap masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Allen seperti dikutib Suaralidik.com dalam surat yang ditujukan ke DPRD.

Selain surat aspirasi, Direktur Utama PT. Alfacia Berkat Abadi Allen Rantebua juga menigirimkan dua dokumen sebagai bukti realisasi pekerjaan proyek.

Menanggapi surat tersbut, Anggota Komisi lll, Syam T Ase menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menelusuri dan mengungkap siapa dalang dibalik kasus dugaan penipuan proyek fiktif tersebut

“Kan suratnya baru kami terima dari Ketua DPRD, nah segera akan dirapatkan melalui internal komisi,”ujar Sam di kantor DPRD, Senin 18/06/2019.

“Ada kemungkinan keterlibatan aparat sipil negara (ASN) dalam kasus ini. Karena dari dokumen sama persis dengan yang asli. Ini dibuat secara sistematis dan masif,”lanjut Sam.

Sementara menanggapi tudingan DPRD terkesan mencari-cari kesalah Bank karena telah mencairkan dana Rp 2 Milyar dengan SPK palsu, Syam menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah berniat seperti itu.

“Tidak ada niat mencari-cari kesalahan bank, tapi jika ditelusuri secara mendalam ini termasuk dalam kategori kasus per-bankan,”tegas Syam.

Justru, Aleg dari farksi PPP ini mempertanyakan bagaimana cara tim verifikasi bank menyetujui pencairan dana yang diajukan oleh pemohon, dengan hanya bermodalkan SPK (surat perintah kerja) yang bisa diragukan kebenarannya.

“Ini yang verifikasi kan petugas bank SulutGo yang ada di Gorontalo, bagaimana bisa mereka tidak memverifikasikan proyek itu langsung ke BPBD, malah ke kantor Satker yang letaknya berseberangan dengan kantor BPBD itu sendiri,”tanya Syam,(***Rollink).