Rencana Aksi dengan KPK, BPKP Sulut – Pemkab Boltim Gelar Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Simda Perencanaan

oleh
Bupati Boltim Membuka Sosialisasi dan Bintek Aplikasi Simda Perencanaan

Boltim, Suaralidik.Com – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemkab Boltim menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi sistem informasi manajemen daerah (Simda) perencanaan dan keuangan di Kantor Bupati Boltim, Selasa (24/4/2018).

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Boltim Sehan Landjar itu dihadiri langsung Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulut Kwinhatmaka dan Korwas Bidang APD Joseph Paat.

“Ini sistem aplikasi yang baik. Dari perencanaan awalnya, sistem penganggarannya, kajian multiflier effect dari yang dilakukan, perencanaan berapa periode akan dilakukan itu akan terbaca semua disitu,” terang Bupati.

Bupati berharap seluruh SKPD memanfaatkan kehadiran BPKP Perwakilan Provinsi Sulut yang melakukan pendampingan dan supervisi agar dalam sistem informasi pemerintah daerah untuk semua aspek berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Kwinhatmaka mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi merupakan bagian dari rencana aksi yang telah disepakati bersama dihadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari silam, dimana BPKP diberi amanat untuk memantau proses dari komitmen yang sudah ditanda tangani kepala daerah Se-Sulut.

“Komitmen yang ditandatangani bersama itu merupakan satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Salah satu komitmennya adalah pemerintah diharapkan bisa menggunakan satu sistem yang terintegrasi terkaitan perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Kwinhatmaka.

Dia berharap, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi komitmen Bupati betul-betul didukung oleh seluruh jajaran Pemkab Boltim dengan sebaik-baiknya.

“Sistem Simda perencanaan sudah mengadopsi seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didalamnya tidak lepas dari unsur pengendalian yang akan membantu pemerintah dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN,”tutup Kwinhatmaka. (***bobrm/sube)