Sahmid Hemu Menyayangkan Masih Adanya Indikasi Pungli Ditingkat Sekolah

oleh

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Sahmid Hemu, (foto Istimewa).

Gorontalo, Suaralidik.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Sahmid Hemu menyangkan masih adanya indikasi Pungutan Liar (pungli) yang terjadi ditingkat Sekolah khususnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Tilango Kabupaten Gorontalo.

Menurut Sahmid Hemu, indikasi pungli yang saat ini sedang hangat dibicarakan dikalangan masyarakat luas dikarenakan ada inisiasi oleh pihak sekolah, dan ini seharusnya tidak terjadi.

“Sudah ada payung hukum melarang pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak manapun meski dengan alasan apapun,”tegas Sahmid di Ruangannya jumat 12/10/2018.

Pihaknya menyarankan pihak sekolah untuk membentuk paguyuban kelas agar tidak dikategorikan sebagai pungli serta tidak ikut melibatkan diri dan diserahkan kepihak orang tua murid melalului paguyuban.

“Agar tidak menimbulkan indikasi pungli, coba dibentuk paguyuban kelas yang terdiri orang tua siswa untuk mendorong partisipasi mereka demi mengejar prestasi anak maupun sekolah,”tutur Ketua DPRD.

Terkait alasan pihak Sekolah karena Dana Boss tidak mencukupi, itu bukan merupakan alasan untuk melegalkan pungutan liar.

“Tidak bisa dijadikan alasan bahwa dana boss tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah, sebab anggaran dana boss melalui pengusulannya sudah sesuai dengan kebutuhan,”ungkap Sahmid Hemu.

Ditempat yang berbeda, kepala dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Gorontalo Dr Lilian Rahman M.PD mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi kasus dugaan Pungli yang terjadi di SDN 4 Tilango.

“Dari hasil yang kami dapatkan apa yang dilakukan oleh pihak Sekolah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, uang 50 ribu dana tambahan untuk persiapan USBN merupakan keputusan orang tua murid dan tidak menyentuh orang miskin,”kata Lilian diruangannya jumat 12/10/2018.

Ia juga menegaskan apa bila ada laporan pihak sekolah yang melakukan pungli dan terbukti, Lilian Rahman tidak segan-segan untuk menindak tegas oknum tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan ada juga masukan-masukan dari masyarakat, hal tersebut akan langsung kami klarifikasi ketingkat sekolah, dan apa bila terbukti bernilai pungli itu akan kami tindaki dengan tegas,”papar kadis Pendidikan dan Kebudayaan.(RDJ).